JOMBANG, KabarJombang.com – Pengadaan aspal AC-WC untuk kegiatan swakelola di lingkungan Dinas PUPR Jombang menjadi sorotan. Seorang sumber berinisial B yang aktif mengamati proyek swakelola PUPR Jombang menilai harga pembelian aspal diduga lebih mahal dibanding penyedia lain yang tersedia dalam katalog elektronik.
Menurut B, pemenang paket diketahui tidak memiliki perusahaan Asphalt Mixing Plant (AMP) sendiri dan hanya mengandalkan dukungan dari AMP milik perusahaan lain. Meski demikian, mekanisme tersebut dinilai sah sesuai ketentuan.
Namun yang dipersoalkan, kata B, dalam katalog elektronik terdapat sejumlah produsen AMP lain yang juga ikut tayang, di antaranya PT Sinar Abadi Citra Sarana dan PT Asri Jaya Putra Perkasa yang sama-sama beralamat di Jombang.
B menilai jarak tempuh pengiriman aspal seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pengadaan. Selain dinilai lebih efektif dari sisi distribusi, faktor kedekatan lokasi juga dianggap dapat menjaga kualitas temperatur aspal saat pengiriman.
“PT Sinar Abadi Citra Sarana dan PT Asri Jaya Putra Perkasa memiliki AMP di Jombang. Sedangkan pemenang paket hanya mengandalkan dukungan AMP dari Gresik,” ujar B.
Berdasarkan data yang dihimpun, Dinas PUPR Jombang melakukan pembelian aspal AC-WC untuk kegiatan swakelola pemeliharaan rutin jalan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp1.982.998.017.
Paket e-purchasing tersebut dimenangkan oleh PT Hedon Perkasa asal Surabaya. Perusahaan tersebut tercatat tidak memiliki AMP sendiri dan menggunakan dukungan AMP dari PT Bumindo Sakti yang beralamat di Gresik.
Selain itu, harga AC-WC yang ditawarkan PT Hedon Perkasa tercatat paling tinggi dibanding penyedia lain, yakni Rp1.831.500 per ton. Sementara PT Asri Jaya Putra Perkasa menawarkan harga Rp1.266.891 per ton dan PT Sinar Abadi Citra Sarana sebesar Rp1.767.130 per ton.
Meski demikian, B menyebut harga katalog belum tentu menjadi acuan utama karena masih dimungkinkan adanya proses negosiasi hingga penetapan harga kontrak akhir.
“Bandrol katalog memang bukan ukuran utama karena yang menentukan adalah hasil negosiasi. Namun harga tinggi itu menimbulkan pertanyaan karena diduga terdapat margin keuntungan tambahan dari pihak penyedia,” ujarnya.
B juga mempertanyakan alasan pemilihan penyedia tersebut dan meminta Dinas PUPR Jombang membuka dokumen negosiasi pengadaan AC-WC kepada publik guna memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
“Saya kira tidak ada alasan bagi PUPR Jombang untuk tidak membuka dokumen negosiasi pembelian AC-WC. Dengan keterbukaan itu, publik bisa mengetahui prosesnya,” katanya.
Sementara itu, masyarakat Jombang, Suhartono yang juga Ketua LSM LPK RI BAI, turut memberikan tanggapan. Ia mempertanyakan alasan penggunaan perusahaan dari luar daerah padahal terdapat perusahaan lokal dengan fasilitas AMP di Jombang.
“Dengan jarak yang lebih jauh, tentu ada kekhawatiran terhadap kualitas material. Saya hanya menanggapi pernyataan Saudara B,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Suhartono juga menilai persoalan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan pelanggaran hukum maupun potensi penyimpangan anggaran.
“Terkait dugaan tersebut tentu perlu ada penjelasan yang terbuka, apalagi jika menggunakan anggaran negara dan masyarakat tidak bisa mengakses informasi secara jelas,” tambahnya.
Terkait persoalan tersebut, wartawan KabarJombang.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR Jombang, Imam Bustomi, melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp pada Jumat (8/5/2026), namun hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan.
Wartawan KabarJombang.com juga telah mencoba menghubungi Bupati Jombang, Warsubi, terkait persoalan tersebut. Dalam keterangannya, Warsubi menyampaikan masih menghadiri agenda RUPS Bank Jatim.
“Mohon maaf, saya masih ada acara RUPS Bank Jatim. Terima kasih,” jawabnya singkat.
Lantas, apakah Dinas PUPR Jombang akan bersedia buka dokumen? ataukah takut karena pengadaan aspal AC-WC ini bagian dari puncak gunung es dari seluruh kegiatan proyek swakelola di pupr jombang tahun anggaran 2025 dan 2026 yang tidak transparan ?.
