JOMBANG, KabarJombang.com – Pengembangan seni dan budaya Jombang di era kepemimpinan Mundjidah Wahab – Sumrambah (MuRah) dinilai cukup bagus. Pernyataan ini disampaikan budayawan Nasrul Illah. Adik kandung Emha Ainun Najib (Cak Nun) ini menyampaikan, selain telah menganggarkan pembangunan gedung kesenian, pemerintahan MuRah serius menggarap sejumlah potensi seni dan budaya asli Jombang.
“Kalau gak terhantam pandemi, mungkin tahun depan sudah mulai dilakukan perencanaan, karena anggarannya sudah disiapkan,” tegas Cak Nas panggilan akrab Nasrul Illah. Tidak hanya pembangunan sarana dan prasana penunjang, Jombang yang dikenal menonjol dalam hal kekayaan seni dan budaya, ketimbang dengan wilayah sekitarnya ini, dipahami betul oleh pasangan MuRah.
Oleh karenanya, dalam program kerja yang dicanangkan, penggalian potensi seni dan budaya, dimata Cak Nas cukup serius dilakukan. Tari topeng Jatiduwur, seni patrolan khas Jombang hingga dimasukkan pokok pikiran kebudayaan Jombang ke dalam kurikulum pendidikan melalui bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, menurut Cak Nas merupakan salah satu parameter keseriusan pemerintah MuRah dalam menyikapi seni dan budaya dalam segi non fisik.
“Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan) tengah menyusun profil kebudayaan Jombang. Penyusunan bekerja sama dengan Universitas Airlangga Surabaya. Kebetulan saya alah satu tim nya, jadi saya tahu bagaimana pemerintah serius dalam hal seni dan budaya,” tegas Cak Nas. Tak main-main, pemerintah daerah menurut Cak Nas bahkan menyiapkan perda tersendiri tentang kebudayaan.
Berbeda dengan pernyataan Cak Nas, pegiat kesenian dan kebudayaan asli Jombang, Dian Sukarno justru beranggapan pemerintah MuRah masih belum serius melirik bidang ini. “Secara pribadi sebagai pelaku seni dan budaya Jombang malah belum merasakan keseriusan pemerintah,” tegas Dian panggilan akrabnya, minggu (9/8/2020). Ia beralasan, jika yang dimaksud tentang paramater keseriusan adalah pembangunan gedung kesenian Jombang, menurut pemilik sanggar tari Lung Ayu ini, pembangunan tersebut hingga kini masih belum jelas jluntrungnya.
Yang paling mencolok menurutnya adalah pada saat pandemi berlangsung. Pemerintahan Jombang dinilai belum memperhatikan secara khusus nasib para pekerja seni. Berdasar surat edaran Bupati Jombang tentang hajatan yang lahir usai aksi turun jalan para pekerja seni modern, aturan teknis perijinan hajatan di tengah Pandemi tidak secara detail membahas nasib para pekerja seni tradisional. Tak ada penjelasan detail bagaimana wayangan, jaran dor, bahkan tayuban dan sejumlah seni tradisional lain bisa kembali hidup. “Serius di lihat dari mana, Lah wong pembagian BLT bagi para seniman dan budayawan saja gak jelas,” ungkap Dian Sukarno memungkasi.
