JOMBANG, KabarJombang.com – Dalam Program andalan Paslon Petahana, Nyai Munjidah Wahab dan Sumrambah disebutkan ada anggaran 3 Miliar yang akan diguyurkan pada tiap desa per tahun. Jumlah itu menurut Akademisi UNIPDU, Dr. Nur Ulwiyah dianggap terlalu boombastis dan tidak realistis.
Menurut Dr Ulwiyah, jumlah anggaran kabupaten Jombang kurang lebih adalah 2,9 triliun. Sementara jika calon petahana menganggarkan 3 miliar untuk masing-masing desa saja sudah menghabiskan dana hingga 912 miliar lebih.
“Itu belum termasuk belanja pegawai, pembenahan dan pemeliharaan infrastruktur serta belanja modal pemerintah daerah. Gagasan ini jadi terlalu utopis,” ungkapnya.
Dr Ulwi menambahkan, pemerintah daerah itu harusnya membuat anggaran yang adaptif dan realistis untuk mempercepat transformasi dan memperluas jaringan infrastruktur digital di seluruh sektor ekonomi, seperti konsumsi, investasi, dan tata kelolanya.
“Jombang saat ini memerlukan banyak sekali perbaikan dari berbagai sektor. Dari infrastrukturnya, sarana prasarananya, sektor pariwisatanya, investasi lokal dan internasionalnya juga sebisa mungkin digiatkan kembali. Karena itu, penyusunan anggarannya harus rasional dan tepat sasaran. Jangan asal bikin program anggaran bombastis tapi sumber pendanaannya tidak ada,” jelasnya.
Ia membandingkan, berbeda dengan program yang ditawarkan Petahana, program yang ditawarkan Warsubi-Salman (WarSa) jauh lebih masuk akal.
Dana di luar dana desa sebesar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar tersebut, kata dia, tertera sebagai program Warsubi-Salman untuk pembangunan infrastruktur desa.
“Penjelasan yang tertera dalam program juga masuk akal. Pemerataan pembangunan dilakukan agar tidak ada lagi kesenjangan antara desa dan kota. Tidak ada lagi jalanan desa yang jelek karena tidak punya dana untuk membangun. Sementara sisa dari anggaran masih cukup banyak untuk post-post yang lain. Sehingga pembangunan dan kemajuan Jombang bisa tercover. Ini lebih masuk akal,” ungkapnya.
