JOMBANG, KabarJombang.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kabupaten Jombang mendadak terhenti sejak awal Oktober 2025. Sejumlah sekolah yang sebelumnya rutin menerima suplai makanan bergizi dari dapur penyedia, kini belum mendapatkan kepastian kapan program akan kembali berjalan.
Kepala SMPN 1 Jombang, Rudy Priyo Utomo, menyampaikan bahwa ratusan siswanya sudah tidak lagi menerima menu makan siang. Ia mengaku hanya menerima pemberitahuan singkat dari pihak vendor terkait penghentian tersebut.
“Katanya untuk perbaikan dulu. Tapi kami tidak tahu perbaikan seperti apa dan berapa lama. Informasinya tidak detail,” ujar Rudy saat dikonfirmasi pada Jumat (3/10/2025).
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala SMPN 2 Jombang, Etik Nuroidah. Ia membenarkan bahwa dapur MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepatihan tidak lagi menyuplai makanan sejak Kamis (2/10/2025).
“Iya, per hari ini Kamis sudah tidak disuplai. Alasannya karena ada perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan oleh SPPG. Sampai kapan juga belum ada kejelasan,” jelas Etik saat dikonfirmasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, membenarkan adanya penghentian sementara program tersebut. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan evaluasi internal dari pihak penyelenggara.
“Yang saya tahu ada evaluasi dari pihak penyelenggara supaya pelaksanaannya lebih baik. Tapi laporan resmi memang belum kami terima,” kata Agus.
Namun demikian, belum ada penjelasan rinci dari pihak vendor. Lilis Wijayati, perwakilan dari Yayasan Puspa Wijaya Abadi selaku pengelola dapur MBG SPPG Kepatihan, hanya menyampaikan bahwa dapur tersebut tidak ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tidak benar kalau ditutup BGN,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Deni Setiawan, penanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Jombang, mengaku bahwa yang ia ketahui hanya dapur SPPG Kepatihan yang terhenti. Namun, ia belum mengetahui pasti faktor penyebabnya.
Di sisi lain, Bupati Jombang Warsubi menyoroti masih rendahnya capaian implementasi program MBG di wilayahnya. Dari total 174 dapur yang seharusnya beroperasi di seluruh Kabupaten Jombang, baru 16 dapur yang saat ini berjalan.
“Yang sudah beroperasi ada 16 dari 174 dapur di Kabupaten Jombang. Semua harus terlibat, masyarakat, sekolah, guru juga terlibat karena ini program Pemerintah pusat,” tegas Warsubi.
Mantan Kepala Desa Mojokrapak itu juga menekankan pentingnya pengawasan dari berbagai pihak agar pelaksanaan program ini tidak menyimpang dari tujuan awal.
“Pemkab tentu menjalankan peran sesuai porsi, tetapi pengawasan tidak boleh hanya dibebankan pada pemerintah daerah. Guru, sekolah, orang tua, bahkan masyarakat harus ikut memantau agar program berjalan dengan baik,” tambahnya.
Hingga kini, data resmi terkait sebaran dapur MBG di Jombang masih dalam proses verifikasi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berkoordinasi untuk memastikan kelanjutan program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi pelajar ini.
