Sekolah Rakyat di Jombang Siap Dibuka 14 Juli 2025, Fasilitas Setara Sekolah Unggulan dan Gratis

Foto : Kondisi Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung, Jombang yang dilaunching pada 14 Juli 2025. (Istimewa)
  • Whatsapp

MOJOAGUNG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang siap meluncurkan program pendidikan inklusif melalui pembukaan Sekolah Rakyat (SR) yang akan mulai beroperasi pada Senin, (14/7/2025). Program ini menjadi tonggak awal komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan menengah bagi kalangan kurang mampu, dengan sarana yang tak kalah dari sekolah konvensional.

Di tahap perdana, Sekolah Rakyat akan menerima 100 siswa dari jenjang SMP dan SMA, terbagi dalam empat rombongan belajar (rombel). Lokasi kegiatan belajar mengajar (KBM) akan berlangsung sementara di kompleks Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, yang telah selesai direnovasi.

Baca Juga

“Semua fasilitas sudah siap, mulai dari ruang kelas, laboratorium, hingga asrama. Kami pastikan seluruh siswa bisa belajar dan tinggal di lingkungan yang nyaman dan aman,” ujar Komang Arya, perwakilan pengawas proyek dari tim Humas K3, saat dikonfirmasi pada Rabu (9/7/2025).

Renovasi gedung SKB dikerjakan oleh konsorsium NINDYA-ADHI KSO dengan pengawasan dari Yodya-Virama KSO. Proyek yang dimulai sejak 10 Mei 2025 ini menghabiskan anggaran hingga Rp322 miliar, termasuk pajak.

Fasilitas penunjang yang disediakan sangat lengkap, mulai dari laboratorium IPA dan komputer, dapur umum, ruang makan, toilet khusus, area jemur pakaian, asrama putra-putri, hingga menara tandon air dan lahan parkir. Seluruh infrastruktur telah difinalisasi dan hanya menyisakan tahap pembersihan.

Tak hanya sarana fisik, Pemkab Jombang juga menyiapkan aspek sumber daya manusia secara serius. Sebanyak 191 formasi tenaga kerja telah diajukan ke pemerintah pusat, terdiri dari 91 guru dan 100 tenaga pendukung seperti staf administrasi, pengasuh, juru masak, dan keamanan.

Rekrutmen dilakukan lintas dinas, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas tenaga pengajar, dan Dinas Sosial untuk personel non-pengajar. Pemkab juga menggandeng Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di tahap awal.

“Dari segi tenaga kerja maupun fasilitas, semua sudah kami rancang sebaik mungkin agar siswa-siswi yang diterima benar-benar merasa dihargai dan difasilitasi,” terang Bupati Jombang Warsubi, dalam keterangannya.

Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program strategis nasional yang digagas oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Prasarana Strategis, untuk menjamin hak pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ke depan, Pemkab Jombang juga telah menyiapkan rencana pembangunan gedung permanen di lahan seluas 5,2 hektare. Namun proyek ini masih menunggu keputusan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Dengan dibukanya Sekolah Rakyat ini, Pemkab Jombang berharap bisa menjadi percontohan daerah lain dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif berbasis fasilitas lengkap dan dukungan lintas sektor.

Berita Terkait