JOMBANG, KabarJombang.com — Rencana penambahan jumlah siswa dalam Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang pada tahun ajaran baru masih belum dapat dipastikan. Hingga kini, Dinas Sosial (Dinsos) Jombang masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan, termasuk mekanisme penerimaan peserta didik.
Kepala Dinsos Jombang, Agung Hariadi, mengatakan pihaknya belum menerima petunjuk teknis dari Kementerian Sosial. Akibatnya, skema penerimaan siswa baru belum bisa ditentukan secara rinci.
“Petunjuk resmi belum kami terima, sehingga skema penerimaan peserta didik baru masih belum dapat dipastikan secara rinci,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Meski belum ada aturan tertulis, rencana penambahan kapasitas sempat disampaikan secara lisan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, saat berkunjung ke Pendopo Kabupaten Jombang pada Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, disebutkan target peningkatan jumlah siswa hingga 300 orang pada tahun ajaran mendatang.
Agung menyebutkan, jumlah tersebut direncanakan terbagi merata di tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA.
“Masing-masing jenjang direncanakan menampung 100 siswa,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Dinsos akan mengacu pada data terpadu pemerintah pusat melalui skema By Name By Address (BNBA). Program ini menyasar keluarga pada kategori desil satu dan dua, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan dilibatkan untuk melakukan penjangkauan serta asesmen calon peserta didik.
“Program ini tidak membuka pendaftaran umum. Sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga rentan, termasuk yang mengalami putus sekolah,” jelasnya.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau kelompok yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal atau kerap disebut sebagai kelompok “invisible”. Melalui program ini, mereka diharapkan dapat kembali memperoleh akses pendidikan.
Sementara itu, Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang, Andik Minarto, menyatakan kesiapan pihaknya jika penambahan siswa direalisasikan.
“Kami siap dari sisi pembelajaran maupun pengelolaan asrama untuk semua jenjang,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan adanya keterbatasan kapasitas gedung yang saat ini digunakan di SKB Mojoagung, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung. Fasilitas tersebut baru mampu menampung sekitar 100 siswa.
“Jika ada penambahan hingga 300 siswa, tentu diperlukan penambahan sarana dan prasarana,” katanya.
Saat ini, operasional Sekolah Rakyat di Mojoagung telah berjalan dengan jumlah 100 siswa, terdiri dari 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA. Program tersebut masih menggunakan gedung sementara di SKB Mojoagung.
Di sisi lain, pembangunan gedung baru Sekolah Rakyat tengah berlangsung di kawasan eks Terminal Barang, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Proyek tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya, dengan nilai kontrak sebesar Rp1,165 triliun untuk pembangunan di lima daerah, yakni Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Tuban.
“Penjangkauan siswa baru tahun ajaran 2026/2027 tetap dilaksanakan sesuai instruksi. Mengenai pengelolaannya, apakah pembangunan gedung baru rampung atau belum, nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut,” pungkas Andik.
