JOMBANG, KabarJombang.com – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi mulai menjadi sorotan berbagai kalangan. Sejumlah nama mulai diperbincangkan untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode mendatang, di tengah menguatnya berbagai manuver di tubuh organisasi.
Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, KH Zainul Ibad As’ad atau Gus Ulib, menilai NU membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjaga sekaligus mengembalikan marwah organisasi di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Menurutnya, NU membutuhkan figur yang mengabdi untuk kepentingan umat dan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Kita membutuhkan figur yang bisa menghidupkan marwah NU dalam kondisi apa pun, bukan sosok yang justru hidup dari NU atau memanfaatkan organisasi demi kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Gus Ulib, Selasa (19/5/2026).
Dalam pandangannya, Menteri Haji dan Umrah, KH Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan, menjadi salah satu tokoh yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PBNU pada periode mendatang. Ia menilai Gus Irfan memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat serta kedekatan historis dengan tradisi pesantren dan NU.
Gus Ulib menyebut Gus Irfan merupakan dzurriyah pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, sehingga dinilai memahami kultur organisasi dan nilai-nilai pesantren yang menjadi fondasi utama NU.
“Beliau adalah dzurriyah Mbah Hasyim Asy’ari dan memiliki kemampuan manajerial yang sudah teruji. Kapabilitas serta integritasnya sangat layak untuk memimpin PBNU di masa mendatang,” katanya.
Selain faktor keturunan dan kapasitas personal, posisi Gus Irfan di kabinet Presiden Prabowo Subianto juga dinilai dapat menjadi nilai tambah dalam membangun komunikasi antara NU dan pemerintah. Meski demikian, Gus Ulib menegaskan hubungan tersebut tidak boleh mengurangi independensi NU sebagai organisasi masyarakat sipil.
Muktamar NU ke-35 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026. PBNU sebelumnya telah menetapkan susunan panitia pelaksanaan Munas, Konbes, dan Muktamar melalui surat keputusan resmi.
Menjelang agenda besar tersebut, sejumlah isu internal, termasuk polemik konsesi tambang dan dinamika di tubuh PBNU, dinilai menjadi momentum evaluasi bagi organisasi. Gus Ulib berharap muktamar mendatang dapat melahirkan perubahan positif dalam tata kelola organisasi.
Ia menegaskan NU harus tetap berdiri sebagai kekuatan civil society yang mandiri, baik secara politik, finansial, maupun intelektual.
“NU harus tetap menjadi payung besar bagi seluruh kader di berbagai partai dan kelompok,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya netralitas panitia pelaksana agar proses muktamar berjalan adil, bermartabat, dan tidak menimbulkan persoalan baru di internal organisasi.
Menurutnya, organisasi akan kehilangan arah apabila nilai moral dan spiritual tidak lagi menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan.
“Ketika nilai moral dan spiritual dikesampingkan dalam sebuah organisasi, maka yang tersisa hanya perebutan kekuasaan yang dapat menghilangkan rasa keadilan dan nilai kemanusiaan,” pungkasnya.
