JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten Jombang turut terdampak kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan pemerintah pusat dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Total dana yang berkurang untuk Jombang mencapai sekitar Rp 100,200.000.000.
Bupati Jombang, Warsubi, mengakui penurunan alokasi tersebut akan berpengaruh pada struktur APBD tahun depan. Meski demikian, ia menegaskan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mampu beradaptasi melalui langkah-langkah efisiensi tanpa menghentikan program prioritas yang telah direncanakan.
“Dengan adanya pemangkasan sebesar itu, tentu akan berdampak pada keuangan daerah. Karena itu, kami minta semua OPD melakukan efisiensi sebaik mungkin agar program tetap berjalan,” ujar Warsubi ketika diwawancarai di Pendopo Kabupaten Jombang.
Bupati menambahkan, efisiensi akan difokuskan pada kegiatan operasional dan seremonial. Ia bahkan menyoroti pengeluaran kecil yang dinilai tidak esensial, seperti konsumsi dalam rapat.
“Kalau rapat cukup hanya ada snack dan air minum saja. Kegiatan seremonial juga kita batasi. Yang terpenting pelayanan publik tetap berjalan,” tegasnya.
Program unggulan Bupati Jombang yakni Asta Cita Warsa akan beradaptasi dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat, meskipun hal itu terjadi. Program unggulan Bupati Jombang Warsubi akan terus berjalan.
“Program unggulan Asta Cita Warsa akan tetap berjalan. Biaya operasional dan seremonial kami kurangi semua,” ujarnya.
Sementara itu, dari pemerintah pusat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan pemangkasan TKD dilakukan karena keterbatasan fiskal nasional.
Pemerintah harus menjaga keseimbangan keuangan negara agar tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara. Evaluasi akan dilakukan pada pertengahan kuartal II tahun 2026, terutama jika penerimaan negara dari sektor pajak menunjukkan peningkatan.
“Kalau kondisi ekonomi membaik, kami akan mempertimbangkan untuk mengembalikan sebagian dana transfer ke daerah,” ujarnya.
Dengan kebijakan efisiensi yang mulai diterapkan, Pemkab Jombang berharap seluruh program strategis dan pelayanan publik tetap berjalan optimal, meski dengan dukungan anggaran yang lebih terbatas.
