JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan akan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan pekerja PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Jombang, Selasa (23/6/2026) siang.
Wakil Bupati Jombang, KH Salmanudin Yazid mengatakan pemerintah daerah telah menerima aspirasi para buruh yang menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) serta mempersoalkan sistem outsourcing yang diterapkan perusahaan.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Salman tersebut, sejumlah instansi terkait akan dilibatkan untuk mengkaji persoalan yang berkembang agar penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah mendengarkan berbagai tuntutan yang disampaikan teman-teman pekerja. Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti persoalan ini,” kata Gus Salman usai audiensi dengan perwakilan buruh.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak ingin persoalan ketenagakerjaan tersebut menimbulkan dampak yang lebih luas, terutama terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jombang.
Karena itu, Pemkab Jombang juga akan melibatkan Tim Deteksi Dini guna melakukan pemantauan serta pendalaman terhadap situasi yang terjadi di lingkungan perusahaan.
Gus Salman mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah membuka peluang melakukan peninjauan langsung ke lokasi perusahaan apabila diperlukan dalam proses penyelesaian masalah.
“Kami juga berencana turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya. Namun langkah tersebut tetap harus melalui koordinasi dan menunggu arahan serta persetujuan dari Bupati Jombang,” ujarnya.
Terkait jumlah pekerja yang berpotensi terdampak PHK, Pemkab Jombang mengaku masih terus memantau perkembangan terbaru dari proses yang sedang berlangsung.
Gus Salman menegaskan pemerintah berupaya agar jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga dampak sosial yang ditimbulkan tidak semakin meluas.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah daerah, sebagian persoalan ketenagakerjaan yang muncul telah menemukan titik penyelesaian. Meski demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang membutuhkan pembahasan lanjutan.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar hak-hak pekerja tetap terlindungi dan persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik,” tuturnya.
Sebelumnya, para pekerja PT SGS yang tergabung dalam Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab Jombang.
Mereka menolak rencana PHK, sistem outsourcing, serta meminta pemerintah turut mengawal penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan tersebut.
