Dana Bansos di Jombang Disunat, Bukti Pengawasan Lemah

JOMBANG, KabarJombang.com – Dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kemensos, di Desa Sumberejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang mendapat reaksi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ).

Ketua LSM FRMJ, Joko Fattah Rochim mengatakan jika pemotongan bantuan apupun termasuk BLT tidak diperbolehkan terlebih dikembangkan, karena sudah ada aturan yang jelas.

“Hal demikian, kemungkinan bisa saja terjadi di beberapa desa lainnya. Karena kurangnya pengawasan. Sehingga pengawasan harus lebih diperketat lagi,” tuturnya pada kabarjombang.com, Jumat (21/5/2021).

Menurutnya hal ini harus dikontrol dengan baik oleh Tiga Pilar Desa selaku pengawas ketika pembagian BLT. Terlebih jika masyarakat lebih mengetahui praktik pemotongan yang menyalahi aturan harus turut mengawasi.

“Harus ditindak tegas dari pihak kepolisian, serta tiga pilar, karena hal demikian sudah termasuk pungut liar. Sebab penerima langsung mendapat bantuan melalui rekening atas nama si A, jika terjadi pemotongan itu pungli,” katanya.

Fattah, juga menekankan agar pihak terkait seperti saber pungli Jombang untuk bergerak cepat dan tanggap.

“Selaku LSM hal begini harus ditindak tegas dan sesuai prosedur yang ada. Jika melanggar hukum harus dilanjutkan ke ranah hukum biar ada efek jera,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Pemerintah memastikan pengawasan diperketat guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan. Namun kali ini masyarakat juga diminta untuk lebih berani melapor apabila ada indikasi penyimpangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakinkan, pemerintah telah memiliki mekanisme kontrol yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurut Muhadjir, pentingnya peranan aktif masyarakat untuk lebih berani melapor apabila terjadi penyimpangan. Misalnya, mengalami pemotongan sejumlah dana bansos dari yang sudah ditetapkan pemerintah.