JOMBANG, KabarJombang.com – Kabar kenaikan tunjangan DPRD Jombang ibarat pisau yang mengiris hati para pendidik honorer. Di saat wakil rakyat menerima tunjangan perumahan dan transportasi hingga puluhan juta rupiah per bulan, para guru honorer yang mendidik anak-anak bangsa masih harus dipaksa puas dengan gaji hanya ratusan ribu.
Merujuk pada aturan Perbup Nomor 66 Tahun 2024 yang menjadi acuan para anggota DPRD menikmati uang tunjangan. Tunjangan tersebut meliputi tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi.
Tunjangan perumahan yang didapat oleh Ketua DPRD Jombang senilai Rp Rp37.945.000 per bulan, Wakil Ketua DPRD Jombang Rp 21.800.000, anggota DPRD Jombang Rp18.865.000.
Bukan hanya tunjang perumahan anggota DPRD Jombang saja yang mengalami kenaikan. Tunjangan transportasi turut mengalami kenaikan menjadi Rp13.500.000 per bulan.
Berbanding terbalik dengan nasib guru honorer di Kabupaten Jombang yang masih amat jauh dengan uang tunjangan milik anggota DPRD Jombang.
Adapun gaji guru honorer yang jauh di bawah Rp1.000.000. Banyak dari mereka harus memutar otak agar bisa mendapatkan uang tambahan untuk keperluan sehari-hari.
DA (25) salah satu guru honorer Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jombang yang merasakan nasib guru honorer sangat berbanding terbalik dengan penghasilan para anggota DPRD Jombang.
“Saya dalam satu bulan hanya mendapatkan gaji dari mengajar sebesar Rp800.000 saja,” ungkapnya lewat pesan seluler, Sabtu (23/8/2025).
Ia digaji dengan sistem perjam. Tergantung seberapa seringnya dia mendapatkan jam mengajar. DA menjelaskan secara terperinci cara sistem penggajiannya selama ini. Per jamnya Rp20.000 di tempat ia mengajar.
“Setiap sekolah berbeda-beda per jamnya. Kalau di tempat saya mengajar tinggal dikalikan berapa banyak kami mengajar. Contoh seminggu 10 X Rp20.000 = Rp200.000. Kalau satu bulan ada 4 Minggu jadi total Rp200.000 X 4 Minggu= Rp800.000, ” jelasnya.
Selama ini gaji yang diperolehnya tidak pernah mengalami penurunan sama sekali. Menurutnya, gaji guru honorer memang sangat kecil dan belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.
“Sementara ini saya mencari uang tambahan dengan cara bekerja lainnya seperti berjualan makanan ringan di toko-toko atau di warung-warung dekat sekolah. Gaji yang saya peroleh memang tidak cukup, namun harus disyukuri. Terpenting saya berniat untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah saya peroleh,” tuturnya.
Gaji guru honorer terbilang masih sangat tidak layak dengan peran dan tugasnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tangung jawab seorang pendidik dengan semboyan Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Belum sepenuhnya mendapatkan imbalan kuantitas yang pantas untuk mereka.
Berbanding terbalik dengan kuantitas tunjang yang sudah diperoleh para anggota DPRD Jombang yang bertugas mewakili rakyat Jombang.
DA mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakadilan yang dirasakan sebagai seorang guru honorer selama 5 tahun lamanya.
“Sangat tidak adil sama sekali, menurutku guru adalah garda terdepan dalam membentuk sebuah peradaban. Jadi seharusnya nasib guru-guru di Kabupaten Jombang harus dipikirkan,” tegasnya.
Bukan hanya DA (25) yang menyuarakan kekecewaan atas perbandingan tunjangan DPRD Kabupaten Jombang dengan gaji guru honorer di Kabupaten Jombang saat ini.
DS (28) guru mapel Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) disalah satu sekolah menengah pertama (SMPN) yang ada di Kabupaten Jombang. Sekaligus lulusan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG PRAJAB). Turut bersuara mengenai gaji yang ia peroleh selama ini jauh berbeda dengan tunjangan anggota DPRD Jombang.
“Gaji saya selama satu bulan hanya Rp1.000.000 terkadang kurang. Perjamnya Rp40.000. Sekalipun saya sudah memiliki sertifikat pendidik (serdik) tetap tunjangan serdik tidak turun setiap bulannya, terkadang 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Permasalahannya hingga saat ini saya belum bisa mencairkan tunjangan tersebut,” tuturnya lewat pesan suara, Sabtu (23/8/2025).
Ia menyesalkan adanya kenaikan tunjangan DPRD Jombang. Total kenaikan seluruh tunjangan DPRD Jombang mulai dari perumahan dan transportasi menyentuh sampai 51 juta perbulannya.
Tidak sewajarnya hal itu terjadi, sedangkan nasib guru honorer dengan tugas berat hanya digaji dibawah Rp1.000.000 perbulannya .
“Saya amat sangat menyesalkan hal itu. Alangkah baiknya nasib gaji guru honorer dipikiran kembali. Banyak guru honorer sebagi kepala rumah tangga seperti saya ini harus memikirkan bagaimana mencari uang tambahan,” ucapnya.
DS (28) mengingatkan kembali kepada para pemimpin daerah agar benar-benar memahami kondisi setiap guru honorer yang ada di daerahnya. Guru bukan profesi sepele, mereka harus mendidik setiap murid dengan karakter yang berbeda-beda. Mereka bukan hanya bertugas mencerdaskan melalui prestasi mentereng para siswa, melainkan guru juga bertugas memberikan nilai moralitas kepada setiap individu agar menjadi manusia yang manusiawi.
“Profesi guru bukan untuk di anak tirikan oleh para pemimpin. Saya berharap kepada pemimpin daerah terlebih Bupati Jombang untuk memperhatikan gaji dan nasib kedepan para guru honorer. mereka tidak hanya memikirkan tentang materi dan inovasi yang akan diberikan kepada siswa-siswi, melainkan mereka juga memikirkan nasib kedepannya dengan gaji hanya ratusan ribu apakah harus meninggalkan profesi guru atau harus tetap dengan profesi itu. Dilain sisi ekonomi keluarga harus tetap berjalan dengan kondisi semua apapun serba mahal. Intinya saya tidak setuju dengan tunjangan DPRD Jombang yang naik hingga jutaan rupiah,” Pungkasnya.
