JOMBANG, KabarJombang.com – Perumda Perkebunan Panglungan mulai menunjukkan geliat pertumbuhan pasca-restrukturisasi manajemen. Meski belum menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), perusahaan milik Pemkab Jombang ini dinilai tengah membangun fondasi yang lebih kuat untuk mencapai kemandirian finansial.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Jombang pada Kamis (9/10/2025), jajaran direksi Perumda memaparkan strategi perombakan internal yang kini mulai membuahkan hasil. Direktur Perumda Panglungan Agus Mujiono, mengungkapkan perubahan besar dilakukan terutama dalam pola kerja dan efisiensi sumber daya manusia (SDM).
“Kami melakukan pergeseran strategi. Pegawai kini lebih banyak terjun langsung ke lapangan agar produktivitas meningkat. Hanya dua staf yang bertugas di kantor, sisanya aktif di area operasional,” jelasnya.
Pendekatan ini disebut berhasil menggerakkan roda usaha. Dalam empat bulan terakhir, Perumda berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp507 juta, dan menargetkan angka Rp1 miliar hingga akhir 2025. Meski seluruh pendapatan masih digunakan untuk membenahi keuangan internal, progres ini dianggap sebagai sinyal positif.
Ia menegaskan bahwa pihaknya kini lebih selektif dalam menentukan arah usaha. Komoditas dengan perputaran modal cepat, seperti jagung, menjadi prioritas untuk mendukung likuiditas. Sementara jenis usaha jangka panjang seperti kopi masih dalam tahap evaluasi dan pemetaan lahan.
Selain menjaga keberlanjutan bisnis, Perumda juga memastikan hak-hak karyawan tetap terpenuhi. “Gaji pegawai aman hingga akhir tahun. Kami berupaya menyeimbangkan antara efisiensi dan kesejahteraan tim,” tambahnya.
Ketua Komisi B DPRD Jombang, Anas Burhani, menyambut baik inovasi yang dilakukan, termasuk ekspansi penanaman komoditas baru seperti tembakau dan semangka. Menurutnya, transformasi tersebut harus dijaga konsistensinya agar ke depan benar-benar berdampak pada keuangan daerah.
“Perubahan sudah terlihat, tinggal bagaimana menjaganya agar tidak stagnan. Tahun ini mungkin belum bisa berkontribusi pada PAD, tapi kalau pembenahan internal berhasil, tahun depan seharusnya mulai terlihat hasil nyatanya,” kata Anas.
Komisi B juga mengingatkan pentingnya efisiensi dan efektivitas anggaran, mengingat banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebelumnya justru lebih membebani APBD dibanding memberi nilai tambah.
Komisi B berencana menggelar evaluasi lanjutan awal tahun depan untuk mengukur pencapaian target dan dampak program yang berjalan. Langkah ini dinilai penting agar transformasi Perumda Panglungan tidak berhenti di tataran rencana, namun benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal di masa mendatang.
