JOMBANG, KabarJombang.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang kembali menjadi sorotan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jombang menilai struktur PAD saat ini belum sehat karena masih terlalu bergantung pada sektor pajak daerah dan retribusi.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Kartiyono, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap minimnya diversifikasi sumber pendapatan daerah. Ia menyebut kondisi ini dapat melemahkan daya tahan fiskal pemerintah daerah, terutama di tengah ketidakpastian aliran dana transfer dari pusat.
“Kalau hanya mengandalkan pajak dan retribusi, ini sangat rawan. Kita tidak bisa terus bergantung pada dua sektor ini saja,” ujarnya dalam rapat pembahasan APBD, Selasa (30/9/2025).
Kartiyono juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Dari lima BUMD yang ada, hanya Bank Jombang yang dinilai berkontribusi nyata. Sementara itu, beberapa lainnya seperti Perkebunan Panglungan dan PT Aneka Usaha Seger disebut stagnan dan tidak memberikan hasil signifikan.
Ia bahkan mendorong agar pemerintah daerah mengevaluasi keberadaan BUMD yang tidak produktif. “Kalau terus-terusan tidak berfungsi maksimal, sebaiknya dibekukan saja. Kita bisa pikirkan mendirikan BUMD baru yang punya prospek dan potensi menghasilkan,” tegasnya.
Fraksi PKB menilai bahwa sebagian BUMD hanya eksis secara administratif tanpa memberikan dampak ekonomi yang berarti. Bahkan, beberapa justru menjadi beban karena terus diberi penyertaan modal tanpa hasil yang sepadan.
Kartiyono menambahkan, jika PAD tidak dikembangkan melalui inovasi dan pengelolaan potensi lokal, maka konsekuensinya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti kenaikan tarif layanan publik atau beban pajak baru.
“Sudah saatnya Pemkab mengembangkan potensi ekonomi lokal secara serius, termasuk menguatkan sektor UMKM sebagai alternatif sumber PAD. Jangan sampai stagnasi PAD malah berujung pada tekanan fiskal ke masyarakat,” tutupnya.
