JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten Jombang bersama DPRD menunjukkan komitmen bersama dalam membangun kemandirian ekonomi desa melalui penguatan peran kelembagaan di tingkat RT dan integrasi program pemberdayaan masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang tengah dipersiapkan adalah pemberian insentif senilai Rp 5 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT), yang dijadwalkan mulai direalisasikan pada tahun anggaran 2026. Insentif tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bentuk penghargaan bagi pengurus RT, namun juga mencakup dukungan operasional untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
Anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, menilai bahwa program ini memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur sosial dan ekonomi desa. Ia menegaskan, pihak legislatif akan terus mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaannya.
“Kami ingin memastikan bahwa insentif ini benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Untuk tahun ini belum bisa masuk penuh karena keterbatasan fiskal, tapi tahun 2026 menjadi target utama realisasi melalui APBD murni,” ungkapnya, saat dikonfirmasi pada Senin (7/7/2025).
Kartiyono, yang juga Ketua Bapemperda DPRD Jombang, turut mendorong agar program insentif RT tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan sejumlah program pemberdayaan lain yang sudah dirancang, seperti Satu Dusun Satu Wirausahawan, Koperasi Desa Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, jika ketiga program tersebut disatukan dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah, maka efek domino positif terhadap ekonomi masyarakat akan semakin kuat.
“Program MBG misalnya, harus didukung oleh produksi petani dan peternak lokal. Jadi ini bukan semata soal bantuan pangan, tapi bagaimana desa bisa menjadi pusat produksi dan distribusi,” ujarnya.
Sementara itu, dari pihak eksekutif, Sekretaris Daerah Jombang Agus Purnomo memastikan bahwa upaya pemenuhan janji politik Bupati Warsubi sudah mulai dilakukan sejak tahun ini. Melalui Perubahan APBD 2025, sebesar Rp 4,5 miliar telah dialokasikan untuk honorarium RT dan RW, yang kini tengah menunggu proses verifikasi penerima.
“Dana ini bersumber dari DAU dan kita pastikan pencairannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Harapannya, akhir tahun ini sudah bisa dicairkan,” jelas Agus.
