JOMBANG, KabarJombang.com-Penutupan beberapa ruas jalan guna menekan penyebaran Covid-19 di dalam Kota Jombang dinilai membingungkan dan tidak jelas. Kritik ini disampaikan pemerhati publik Dr Sholikin Rusli.
“Penutupan beberapa ruas jalan setiap malam mulai pukul 21.00 – 04.00 sangat-sangat membingungkan, jika tujuannya memberikan pesan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati karena Covid-19 masih ada dan sangat membahayakan,” ucapnya kepada KabarJombang.com, Senin (20/7/2020).
Menurutnya, target serta outputnya tidak bisa diuji secara ilmiah. Terlebih program tersebut tidak jelas kapan akan berakhir.
“Ini program kacau, tidak tersusun dengan baik. Setiap program harus ada target capaian dan tindakan-tindakan yang dilakukan harus terukur, bukan masyarakat dijadikan percobaan,” ujarnya.
Jika tujuannya untuk pengendalian mobilitas masyarakat, menurutnya lebih baik semua jalan tersebut ditutup pada siang hari.
“Logikanya dimana. Pengendalian mobilitas seharusnya di siang hari, saat mobilitas tinggi. Kalau malam hari mobilitas seperti apa yang akan dikendalikan. Lebih baik polisi dan Satpol PP patroli mengurai simpul-simpul kumpulnya massa di semua ruas jalan di Jombang dari pada hanya menutup ruas-ruas tertentu seperti saat ini,” katanya.
Menurutnya, cara patroli lebih efektif namun memang diperlukan kontinuitas serta dibutuhkan personel yang mempunyai mobilitas.
“Kebijakan lalulintas ini memang mempermudah petugas karena cukup kasih palang pintu di setiap ujung ruas jalan tersebut lalu ditinggal nongkrong, selesai,” tuturnya
Dosen Pengajar Hukum Kebijakan Publik, Untag Surabaya ini juga mengkritisi program penutupan jalan tersebut karena dianggap menyulitkan masyarakat.
“Nyatanya sangat menyulitkan masyarakat. Masyarakat yang mengais rizeki di ruas jalan tersebut menjerit, mereka butuh makan.
Misalnya pedagang alun-alun yang sekarang dipindah ke Jalan dr soetomo. Mereka masih mencari-cari pelanggan, belum stabil laku dagangannya, tapi saat ini jam 21.00 jalan sudah ditutup, dijamin PKL makin sengsara,” paparnya.
Di bagian lain kritikannya, dia mempertanyakan apakah aparatur negara, polisi, seluruh PNS maupun tenaga kontrak pemkab melakukan rapid test?
“Beri rakyat contoh yang baik, jangn melakukan tindakan setengah-setengah, dan selalu coba-coba. Masyarakat akan displin jika aparat juga disiplin,” jelasnya.
Dirinya juga berpesan agar tidak ada kebijakan yang selalu diubah. “Jika kebijakan selalu berubah-ubah dan coba-coba, sulit menghasilkan output kesadaran dan disiplin masyarakat yang tinggi,” terangnya.
