JOMBANG, KabarJombang.com – Dapat kritikan dari aktivis perihal anggaran miliaran rupiah program stunting hanya untuk pulsa dan transportasi, ternyata segini kasus stunting di Kabupaten Jombang.
Kepala Dinas Kesehatan Jombang, drg Budi Nugroho menuturkan, untuk tahun 2023 per bulan Februari tahun 2023, kasus stunting di Kabupaten Jombang ada di kisaran 7,9 persen.
Dari persentase itu, terhitung total kasus stunting di Kota Santri mencapai 5.113 anak dari 64.339 anak yang ditimbang. Meskipun begitu, Budi mengatakan, angka stunting tersebut jika dibandingkan tahun sebelumnya, cenderung menurun.
“Menurun setiap tahunnya,” ucapnya, Senin (17/7/2023).
Disebutnya menurun setiap tahunnya, dipaparkan lewat data, dimana pada tahun 2021 angka stunting di Jombang persentasenya 12,09 persen jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023.
“Totalnya mencapai 5.778 anak dari total anak yang ditimbang sebanyak 46.121,” katanya.
Kemudian, di tahun berikutnya, yakni 2022, persentase angka stunting di Jombang turun menjadi 9,46 persen. Dari jumlah 5.005 anak dan total sebanyak 52.884 anak yang ditimbang.
Anggaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Jombang mencapai Rp 6 miliar. Namun, anggaran sebesar itu, hanya habis untuk pulsa dan transportasi tim pendamping keluarga.
Sementara itu, sebagai informasi, untuk penanganan stunting, dilakukan dua OPD, Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) dr Pudji Umbaran mengatakan, bahwa tahun ini pihaknya mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) dari Kemenkes sekitar Rp 6 miliar.
“Anggaran di kami terkait stunting sekitar Rp 6 miliar. Terbagi menjadi bantuan operasional dalam bentuk pulsa, transportasi, dan ATK (alat tulis kantor). Karena pelaporan via Google Form sehingga butuh pulsa. Kemudian kedua untuk transportasi pendampingan,” kata dr Pudji kepada wartawan, Jumat (14/7/2023) sebagaimana dilansir detik.com.
Menanggapi hal itu, Direktur LINK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Jombang, Aan Ansori menyatakan sangat kesal dan emosi mengetahui bagaimana cara Pemkab Jombang menanggulangi masalah stunting di kabupaten ini.
“Alih-alih untuk bantuan makanan dan dukungan gizi bagi penderita stunting dan ibu hamil, anggaran sebanyak ini ternyata diprioritaskan untuk tenaga pendamping dalam bentuk dukungan pulsa, transportasi, dan rapat-rapat. Tidak ada satu rupiah pun dalam anggaran tersebut untuk dukungan makanan minuman bergizi bagi ibu dan anak korban stunting,” kata Aan Ansori dengan bernada kesal, Minggu (16/07/2023).
