JOMBANG,KabarJombang.com– Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027. Pemerintah Desa (Pemdes) Kepatihan, Kecamatan Jombang, menyalurkan sebanyak 170 paket seragam sekolah gratis kepada siswa dari keluarga pra sejahtera.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah desa juga menyerahkan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal sebagai upaya memperluas perlindungan sosial bagi warga.
Acara penyaluran bantuan berlangsung di Balai Desa Kepatihan, Jumat (10/7/2026).
Kepala Desa Kepatihan, Erwin Pribadi mengatakan program bantuan seragam sekolah telah menjadi agenda rutin sejak 2018 untuk membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anak.
“Hampir delapan tahun terakhir ini bantuan ini setiap tahun terlaksana. Tujuannya hanyalah untuk meringankan beban wali murid saja,” ujarnya.
Erwin menjelaskan, jumlah penerima bantuan tahun ini menurun menjadi 170 siswa akibat efisiensi anggaran dana desa.
Pada tahun sebelumnya, program tersebut mampu menjangkau lebih dari 300 siswa. Anggaran yang dialokasikan untuk program seragam sekolah tahun ini sekitar Rp32 juta, turun dari Rp50 juta hingga Rp60 juta pada tahun lalu karena berkurangnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat.
Bantuan diberikan kepada siswa jenjang SD/MI hingga SMP/MTs. Namun, siswa yang baru masuk SMP tidak menjadi penerima karena telah memperoleh bantuan serupa dari Pemerintah Kabupaten Jombang.
Untuk jenjang SD, bantuan diberikan kepada siswa kelas 2 hingga kelas 5. Adapun penerima diprioritaskan bagi keluarga pra sejahtera yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyandang disabilitas, dan anak yatim.
Pembagian bantuan juga dilakukan beberapa hari sebelum masuk sekolah agar orang tua masih memiliki waktu menyesuaikan ukuran seragam apabila diperlukan.
Selain bantuan pendidikan, Pemdes Kepatihan tahun ini juga meluncurkan program bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
Sekitar 80 persen penerima manfaat berasal dari kalangan pelaku UMKM, tukang becak, pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja sektor informal lainnya.
Menurut Erwin, program tersebut dipilih setelah pemerintah desa melakukan penyesuaian anggaran di tengah keterbatasan dana desa.
“Dengan anggaran desa yang semakin terbatas, kami tidak mungkin lagi menganggarkan BLT yang membutuhkan anggaran cukup besar. Setelah melakukan perhitungan keuangan desa, kami memutuskan memberikan bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal agar mereka tetap mendapatkan perlindungan saat bekerja,” ucapnya.
Sebelum penyerahan bantuan kepada warga, Pemdes Kepatihan juga menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris salah seorang warga yang meninggal dunia.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Rika Paur Fibriamayusi, mengapresiasi langkah Pemdes Kepatihan yang tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan pendidikan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal.
“Kita berharap program ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Jombang untuk peduli terhadap pendidikan dan perlindungan sosial warganya,” ujarnya.
Salah seorang penerima bantuan, Ika Trisna Savitri (29), mengaku terbantu dengan program tersebut. Menurutnya, seragam gratis ini bisa meringankan beban anaknya yang duduk di kelas 2 SD menerima satu stel seragam sekolah gratis.
