JOMBANG, KabarJombang.com – Polemik rekrutmen karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Jombang terus memanas. Sejumlah pengurus KDMP di tingkat desa dikabarkan mengancam mundur dari kepengurusan karena merasa tidak dilibatkan dalam proses perekrutan karyawan koperasi tersebut.
Kekecewaan para pengurus memuncak setelah beredar nama-nama calon karyawan yang disebut-sebut telah lebih dulu ditentukan. Padahal, pengurus KDMP maupun kepala desa mengaku tidak pernah diajak membahas mekanisme maupun proses rekrutmen tersebut.
Salah satu pengurus KDMP wilayah Kecamatan Kudu berinisial W, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengaku banyak pengurus mulai resah setelah data dugaan calon karyawan dan nama pihak pemberi rekomendasi ramai diperbincangkan.
“Setelah ramai diberitakan dan muncul data bocor yang diduga berisi nama calon pegawai serta pihak-pihak yang merekomendasikan, sebagian pengurus mengancam mundur dari kepengurusan karena merasa tidak dilibatkan. Mereka khawatir nantinya muncul risiko di kemudian hari,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Sambongdukuh, Roziq. Ia mengatakan pengurus KDMP di desanya merasa sangat kecewa lantaran tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen karyawan KDMP.
“Pengurus kami merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam rekrutmen karyawan KDMP. Bahkan ada yang menyampaikan jika persoalan ini tidak segera diselesaikan dan nama-nama yang direkomendasikan itu tidak dibatalkan, mereka memilih mundur dari kepengurusan,” katanya.
Namun, setelah persoalan ini ramai diberitakan, sejumlah pengurus yang sebelumnya lantang menyuarakan protes mulai memilih berhati-hati dalam memberikan pernyataan.
Sementara itu, Ketua KDMP Desa Bareng, Rudi, menyebut pihaknya masih menunggu hasil koordinasi antara kepala desa, Kodim, Agrinas, dan Dinas Koperasi terkait polemik tersebut.
“Kemarin memang terjadi miskomunikasi dan miskordinasi sehingga muncul perbedaan pemahaman di teman-teman pengurus. Setelah ada koordinasi dengan asisten, dijelaskan bahwa gerai menjadi tanggung jawab Agrinas, sedangkan koperasi menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi. Nah, di sinilah letak persoalannya karena koordinasi sebelumnya kurang maksimal,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Rudi, pihaknya berharap ke depan koordinasi antar pihak terkait dapat diperjelas agar tidak lagi memunculkan kecurigaan di internal pengurus KDMP.
“Kami menunggu hasil koordinasi antara Kodim, Agrinas, dan kepala desa. Sikap kami sampai hari ini tetap meminta adanya koordinasi dalam proses rekrutmen karyawan. Jangan sampai pengurus dan kepala desa justru ditinggalkan, sementara pihak di luar kepentingan KDMP yang melakukan rekrutmen,” tegasnya.
Saat disinggung terkait adanya ancaman pengunduran diri sejumlah pengurus, Rudi menilai hal itu dipicu oleh keterlambatan informasi dan perbedaan persepsi akibat komunikasi yang tidak utuh.
“Dinamika itu muncul karena miskomunikasi dan informasi yang diterima sepotong-sepotong, sehingga menimbulkan persepsi berbeda-beda di kalangan pengurus,” pungkasnya.
