JOMBANG, KabarJombang.com – Gerakan September gunakan kartu tani menjadi polemik tersendiri bagi petani di Wilayah Jombang. Pasalnya ketidaksiapan kartu tani membuat para petani resah.
Keresahan itu akan diungkapkan melalui unjuk rasa aksi damai. Namun Kordinator Lapang (Korlap) sekaligus Ketua AP2RJ (Asosiasi Pedagang Pupuk Resmi Jombang) Achmad Tohari mengatakan, Kapolres Jombang fasilitasi audiensi terkait kartu tani.
“Kita mengajukan surat demo, dengan massa sekitar 500 orang dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Poktan (Kelompok Tani), dan kios pengecer se Jombang. Namun Kapolres meminta untuk mengadakan rapat saja hari ini, untuk diberikan solusi.”ungkap Tohari.
Audiensi yang digelar di gedung Swagata Pendopo Jombang bersifat tertutup dan dihadari beberapa pihak terkait. Diantaranya Bupati Jombang, Kapolres Jombang, Dinas Pertanian, Dinas Perdagang, kordinator Poktan dan Gapoktan se Jombang, Kordinator kios pupuk bersubsidi resmi, BNI 46, dan PT Petrokimia Gresik.
Dikatakan Tohari, audiensi yang digelar membahas penundaan kartu tani. Pasalnya adanya gerakan September gunakan kartu tani terjadi ketidaksiapan.
“Kartu tani belum jadi seratus persen, masih separo sekitar 49 persen. Namun dari 49 persen itu ada 17 ribu kartu tani belum diinjek,” tambah Tohari.
Kartu tani yang dicanangkan sebagai alat pembayaran pupuk, banyak yang masih kosong. Salah satunya tidak ada ada data base berapa jumlah pupuk yang diambilnya.
Dari hasil audiensi tersebut, Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, mengirimkan surat kepada Kementrian Pertanian yang berisi penundaan penggunaan kartu tani.
“Surat saat ini masih proses kirim, hasilnya akan di umumkan bupati Senin. Tentunya kita berharap ada keputusan yang terbaik,” pungkas Ahmad Tohari.
