Sekdes Pulolor Sebut Dinas PUPR Jombang Bohong Soal Tanggung Jawab Kerusakan Gorong-Gorong

Sekretaris Desa Pulolor Kecamatan Jombang, Yulianto
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com – Keluhan warga Desa Pulolor Kecamatan Jombang atas rusak dan terbengkalainya gorong-gorong serta jalan akibat kegiatan normalisasi sungai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang dianggap salah alamat.

Pernyataan ini disampaikan Miftahul ulum Kepala Dinas PUPR. Pihaknya menyebut kerusakan akibat normalisasi sungai bukan tanggung jawab dia.

Baca Juga

“Kerusakan jalan maupun gorong-gorong akibat kegiatan normalisasi itu tanggung jawab Desa (Pemerintah Desa) bukan kami,” terang Ulum panggilan akrab Miftahul Ulum.

Pemerintah desa, menurut dia, telah mengetahui hal tersebut.

Pengajuan normalisasi sungai kata Ulum, adalah inisiatif desa. Prosesnya, lebih jauh dipaparkan, pihak desa melayangkan surat permohonan kepada dinas. Kemudian, lanjut dia, dinas akan melakukan survei, membuat rencana anggaran hingga pengerjaan kegiatan hingga selesai.
“Jika ada kerusakan pasca pengerjaan ya tanggung jawab desa,” tegas dia kembali.

Pernyataan Ulum sendiri berbeda dengan pengakuan Yulianto, sekretaris desa Pulolor. Yulianto mengakui jika pihak desa yang mengajukan progam normalisasi. Namun menurut Yulianto, jika ada kerusakan yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut merupakan kewenangan dinas PUPR.

“Waktu survei dulu, ada rincian biaya pekerjaan. Salah satu itemnya adalah biaya penggantian fasilitas umum apabila ada kerusakan yang ditimbulkan akibat dari kegiatan normalisasi sungai,” tandas Yulianto, kamis (30/1/2020).

Yulianto juga menambahkan, seluruh berkas perjanjian baik rencana anggaran maupun pengajuan awal berada di dinas PUPR.

Pihak desa sendiri menurut Yulianto telah melakukan perbaikan atas rusaknya jalan akibat dilalui alat berat milik dinas. Sementara untuk gorong-gorong yang hancur, hingga kini belum bisa diperbaiki karena minimnya anggaran di desa.

“Kami tidak mau berpolemik, atas inisiatif desa jalan yang rusak sudah kita perbaiki. Kalau gorong-gorong memang belum karena tidak ada anggaran. Terserah kalau dinas kemudian berbohong dengan mengatakan kalau itu bukan tanggung jawab mereka,” kesal Yulianto memungkasi.

 

INSTAGRAM

Berita Terkait