JOMBANG, KabarJombang.com – LSM Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) memprotes perihal carut marutnya pengelolaan APBD Kabupaten Jombang tahun 2021. Mereka menilai pemerintah daerah tak becus dalam pengelolaan anggaran.
Hal itu disampaikan dalam acara diskusi bersama anggoata DPRD Jombang di kantor FRMJ Jalan Kapten Pierre Tendean, Pulo Lor, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Dalam Diskusi bareng tersebut juga dihadiri Ketua PAN Jombang H Duka, anggota DPRD dari PKS Mustofa, kemudian dari PDIP Marsaid, Tohari dari Partai Perindo, Kuswanto dari Nasdem, serta Moh syarif Hidayat dari Demokrat.
Kepada para anggota DPRD ini, Ketua FRMJ Joko Fatah Rochim mempertanyaan pengelolaan dana APBD tahun 2021 sebesar Rp2,7 triliun. Ia mngkritik kebijakan baik eksekutif maupun legislatif yang turut serta menyusun penggunaan anggaran tahun 2021. Sebab, kata Fatah anggaran yang terserap cukup minim.
“Anggaran yang terserap sangat sedikit. Selain itu pembangunan infrastruktur hanya di wilayah kota saja, padahal pedesaan juga perlu membangun jangan. Jadi jangan hanya mengandalkan anggaran dari pusat dan jasmas dewan, anggaran APBD dikemanakan,” kata Fatah.
Selain itu Fatah juga mempertanyakan silpa anggaran penanganan Covid-19. Dimana, kata Fatah, ada silpa sebanyak Rp 38 mlilyar. Padahal selama PPKM berlangsung pemerintah daerah belum mengucurkan bantuan bagi warga terdampak. Ia pun mempertanyakan terkait dengan anggaran tersebut.
“Dikemanakan anggaran itu, karena sudah jelas dengan adanya Covid-19 tidak ada bantuan yang dikeluarkan dari APBD, itu semuanya untuk Covid-19 anggarannya dari APBN. Inilah yang harus dibedah persoalan ini supaya jelas gamblang,” imbuh Fatah.
Fatah juga mengkritik kebijakan Pemkab dan DPRD Jombang yang memilih mengorbankan anggaran pengadaan kain seragam gratis bagi siswa untuk penanganan Covid-19. Ketimbang merefocusing anggaran proyek-proyek gemuk yang ada di Kota Santri. Padahal pemberian kain seragam gratis merupakan janji kampanye Bupati Mundjidah dan Sumrambah.
“Pengadaan seragam gratis direfocusing, padahal seragam gratis itu kan janji saat kampanye, tetapi belum terealisasi. Janji kampaye malah dilanggar sekarang malah dicoret. Sedangkan proyek Alun-alun Rp 9 miliar mau terus dilanjut,” jelas Fatah.
Tak hanya mengkritik kalangan eksekutif, kritik pedas juga disemtkan pada 50 anggota DPRD Jombang yang memilih diam. Padahal, DPRD memiliki fungsi anggaran, dimana eksekutif maupun legislatif bersama-sama menyusun APBD untuk kepentingan rakyat.
Seperti tak ingin disalahkan, kalangan DPRD Jombang pun angkat suara. Ketua PAN Duha mengaku menyayangkan dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab dimana banyak anggaran direfocusing untuk Covid-19. Padahal penanganan Covid-19 di lapangan tidak maksimal dan terkesan amburadul.
“APBD baru teserap di bawah 2%, dewan juga mepertayakan memberi bantuan pekerja seni unjuk rasa cuma dikasi simbolis satu sampai sekarang yang lain belum keluar. Mka dari carut marutnya itu kita adakan diskusi ini,” tandas Duka.
