JOMBANG, KabarJombang.com– Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jombang, situasi di dalam tubuh organisasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Jombang goncang.
Hal tersebut terjadi setelah terungkapnya sebuah acara kontrak politik dengan salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang dilaksanakan tanpa melibatkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jombang. Kejadian ini menimbulkan berbagai reaksi dan ketidakpuasan di kalangan anggota.
Wakil Ketua DPC Abpednas Jombang, Akhmad Zazuli, yang juga pengurys Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Abpednas Jatim, kepada Kevin Nizar dari KabarJombang.com Kamis (10/10/2024), menjelaskan kronologi peristiwa yang membuat tubuh Abpednas Jombang, gonjang-ganjing.
“Awalnya, Ketua DPC Abpednas Jombang, Abdul Wahid, mengundang tiga orang perwakilan dari setiap Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Jombang untuk hadir pada acara kontrak politik dengan calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Mundjidah-Sumrambah,” ungkapnya.
Dikatakan Zuli, acara tersebut berlangsung pada Sabtu, 5 Oktober 2024 malam di sebuah rumah makan Mojoagung, Jombang, yang dihadiri paslon cabup-cawabup Jombang tersebut.
Menurut Zazuli, para pengurus DPC Abpednas Jombang, termasuk Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, tidak mengetahui dan tidak dilibatkan dalam agenda tersebut.
Menurutnya, mereka hanya mendengar kabar dari beberapa Ketua PAC yang hadir di acara tersebut. Yang kemudian mereka mempertanyakan dampak dari kontrak politik tersebut terhadap integritas organisasi.
Kemudian dari kekisruhan tersebut Akhmad Zazuli dan beberapa pengurus DPC Abpednas Jombang segera mengambil sikap untuk disampaikan kepada semua anggota.
“Sampai hari ini tidak ada rapat internal DPC Abpednas Jombang tentang kontrak politik dengan Pasangan Calon (paslon) manapun, untuk itu Abpednas Jombang dalam Pilkada Jombang 2024 menyatakan tetap Netral,” imbaunya.
Sikap netral Abpednas Jombang dalam pilkada tersebut dipertegas oAkhmad Zazuli, selaku Wakil Ketua DPC, dalam sebuah pernyataan di grup WhatsApp Forum Abpednas Jombang.
Zazuli juga mengajak kepada semua anggota grup untuk menjaga kekompakan dan saling menghormati perbedaan pilihan politik masing-masing. Ia menekankan pentingnya menjaga suasana harmonis dan tidak membahas perbedaan politik secara berlebihan, terutama dalam konteks Pilkada yang semakin mendekat.
Namun, ketidakpuasan mulai meluas di kalangan pengurus PAC dan anggota Abpednas Jombang. Mereka merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi arah dukungan politik organisasi. Mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Abdul Wahid mulai berkembang di kalangan pengurus.
Beberapa anggota menuntut klarifikasi mengenai keabsahan acara kontrak politik tersebut. Mereka merasa keputusan yang diambil secara sepihak tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi yang seharusnya ada dalam organisasi.
“Dalam situasi yang sudah terjadi seperti ini, Ketua DPC Abpednas Jombang dituntut untuk memberikan penjelasan kepada seluruh anggota mengenai proses dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Tanpa adanya klarifikasi, kepercayaan terhadap kepemimpinan bisa semakin tergerus,” pungkas Zazuli.
Sementara itu sebuah sumber KabarJombang.com yang enggan namanya disebutkan, juga menyayangkan yang dilakukan Abdul Wahid selaku Ketua DPC Abpednas Jombang.
“Seharusnya sebagai ketua organisasi keputusan yang dilakukan adalah sebagai keputusan kolektif kolegial, tidak semau gue. Kasihan juga terhadap paslon yang diajak kontrak politik. Dengan cara seperti ini, justru bisa jadi kontra produktif, karena ada kekecewaan dari anggota Abpednas, sehingga gagal mendukung paslon yang teken kontrak, karena kecewa dengan ketua yang dianggap arogan,”tuturnya.
