JOMBANG, KabarJombang.com – Puluhan kepala desa (kades) di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Selasa (31/8/2021) untuk meminta klarifikasi terkait dugaan dobel anggaran rumah sehat isolasi terpusat atau isoter.
Dugaan dobel anggaran rumah sehat isoter di SMPN 1 Diwek, Kabupaten Jombang dilontarkan salah seorang anggota legislatif Kota Santri.
Sekitar 20 kepala desa ini melakukan hearing dengan Komisi D yang dipimpin oleh Erna Kuswati.
Suasana hearing memanas dan nyaris terjadi perkelahian antar kubu kades dan anggota DPRD.
“Sebenarnya tujuan teman-teman kesini untuk klarifikasi, karena merasa keberatan atas pemberitaan yang ada di media sosial, koran, dan facebook,” tutur Kepala Desa Ngudirejo, Lantarno.
Ia mengatakan jika terkait dugaan dobel anggaran isoter di rumah sehat tersebut, diperkiraan anggota DPRD Jombang belum paham terkait aturan.
BTT Rumah Sehat Isoter di Jombang Belum Turun
“Mungkin mereka belum paham sama sekali. Karena di Kecamatan Diwek sendiri, kepala desa tidak mau dan juga berhati-hati untuk menganggarkan dari anggaran, apalagi APBN, ADD, dan ADD. Mungkin yang dimaksud adanya double anggaran BTT (Biaya Tak Terduga). Padahal BTT belum ada kejelasan dan belum turun,” tambahnya.
Pada bulan Juni menurutnya sudah ada Isoter untuk merawat pasien, melalui BKAD anggaran diambil dari dana desa.
Sampai saat ini BTT belum diterima desa dan masih dalam rekening kecamatan.
“Kecamatan masih di klarifikasi, jangan sampai double anggaran, apa saja yang harus dianggarkan melalui BTT, ADD, dan DD. Kecamatan berhati-hati jangan sampai tergesa-gesa supaya tidak dikatakan DPRD double anggaran,” tandas Lantarno.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati menjelaskan
pihaknya meminta maaf karena adanya kesalahpahaman dari tulisan atau unggahan dari anggota dewan terkait dengan isoter rumah sehat.
“Kami sebetulnya tidak ada untuk mencari kesalahan, untuk mencari permasalahan. Kami ingin supaya nantinya rumah sehat itu bisa berjalan dan dikelola dengan baik,” ungkapnya.
“Kita kemarin kan tahunya dari BTT belum cair. Tadi sudah dijelaskan, bahwasanya untuk anggaran BTT nantinya bisa RKB dan RKD tidak akan saling tumpang tindih untuk spj-nya,” tambah Erna.
Erna juga berharap kedepannya tidak ada kles (berbeda pendapat) lagi. Dan bisa saling berkoordinasi dengan baik dengan para kades.
