JOMBANG, KabarJombang.com – Dibukanya pendaftaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Jombang mendapat sorotan dari masyarakat. Pasalnya diduga pendaftaran tersebut hanyalah formalitas saja, karena sudah ada kandidat yang akan dijadikan sesuai kepentingan tertentu.
Salah satu yang menyorot pendaftaran Panwascam Kabupaten Jombang tersebut, yakni HS. Ia mengatakan, jika calon yang menjadi Panwascam pada umumnya berasal dari beberapa Organisasi saja, jarang dari masyarakat biasa yang tidak pernah masuk di dalam organisasi tertentu dapat menjadi Panwascam.
“Kita lihat dari Panwascam yang kemarin dan yang sudah-sudah, yang menjadi pasti dari anggota organisasi ini yang pada dasarnya mempunyai kepentingan Politik. Jadi, Panwascam ini seolah-olah sudah diplot sesuai pembagian jatah, sehingga percuma bagi masyarakat umum untuk daftar menjadi panwascam, dipastikan tidak akan jadi” ujar HS, Kamis (22/09/2022).
Ia juga berharap, netralitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang dalam mengawal jalanya Pemilu yang akan datang. Sehingga dalam pemilihan Panwascam kali ini dapat selektif tanpa adanya unsur kepentingan.
“Saya berharap Bawaslu Jombang bisa netral dalam mengawasi jalan Pemilu 2024 yang akan datang. Jika netralitas ini terbangun, maka dalam pemilihan Panwascam ini dapat selektif sesuai kemampuan dan kapasitas pendaftar tidak tebang pilih,” harapnya.
Hal senada diungkapkan Dwi Andika, Ketua LSM Proletar. Menurutnya dalam proses seleksi Panwascam sangat dimungkinkan adanya penataan. Dikarenakan dalam penilainya 40% dari hasil tes tulis sedangkan 60% dari hasil wawancara. Sehingga meskipun dari hasil tes tulis mendapatkan nilai penuh masih bisa dikalahkan dengan hasil wawancara. Sementara itu, dalam proses wawancara, pendaftar tidak mengetahui sebetapa rumit pertanyaan yang diberikan.
“Dalam proses ini sangat dimungkinkan sekali dan sangat mudah penataannya. Kita ketahui semua, bahwa penilaiannya kan 40% tes tulis dan 60% hasil wawancara, sangat terlihat dominasi hasil wawancaranya sehingga dalam pemberian nilai tergantung yang memberikan wawancara. Meskipun dari hasil tes tulisnya mendapatkan nilai penuh, maka dari itu LSM Aliansi masyarakat Proletar akan mengawal perekrutan Panwascam” papar Dwi, Jum’at (23/09/2022).
Namun, hal tersebut dibantah Ketua Bawaslu Jombang, Ahmad Udi Masykur. Ia berharap adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pemilihan Panwascam. Ia memastikan tidak ada penataan dalam proses tersebut.
“Kami mengharapkan partisipasi masyarakat seluas mungkin untuk turut mengawal jalannya pembentukan badan ad hoc lingkup kecamatan. Kami belum sampek ke sana ya, artinya kami belum mendapatkan info baru ini ya, tapi kami pastikan tidak ada,” jawabnya, Jum’at (23/09/2022).
Ia juga menegaskan, bahwa tidak ada aturan mekanisme yang mengatur tentang periodesasi. Sehingga, meski sudah beberapa kali menjadi Panwascam, ia masih bisa terpilih lagi. “Kalau di mekanisme Bawaslu, itu memang belum diatur tentang mekanisme periodesasi,” pungkasnya.
