KABARJOMBANG.COM – Kosongnya 12 kursi jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur, sebanyak 75 orang lebih pejabat Pemkab, mengikuti assesmen di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur. Proses ini berlangsung, usai dibukanya pendaftaran beberapa waktu yang lalu.
“Diikuti 78 orang, hari ini dilaksanakan di Kantor BKD Jatim. Tiga orang dari Mojokerto ada yang ikut mendaftar. Jadi yang orang kita semuanya 75, saya kira bagus itu,” kata Setiajit, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang, Jumat (11/5/2018).
Pihaknya juga akan mengundang Tim Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengetahui berapa dan siapa saja orang yang memenuhi syarat, untuk mengisi kekosongan 12 jabatan eselon II tersebut.
“Assesmen kan dilakukan beberapa hari. Setelah itu, kemudian saya akan mengundang Tim Pansel. Jadi yang diusulkan ke Bupati yang memenuhi syarat siapa saja, kan begitu. Nanti akan kita pilih masing-masing jabatan di 12 jabatan itu,” terang Setiajit.
Menurutnya, saat ini 12 jabatan eselon II di lingkup Pemkab Jombang tengah mengalami kekosongan. Untuk sementara, diisi seorang Pelaksana Tugas (Plt). Ke-12 jabatan tersebut terdiri dari 11 jabatan Kepala Dinas, dan satu Kepala Badan. Salah satu diantara 11 dinas itu adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Jombang. Bahkan proses pengisian ini, diklaim telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Namun, khusus pengisian jabatan Kepala Dinkes Jombang, lanjut Setiajit, masih akan ditunda sekitar sepekan ke depan, karena sepi peminat. “Kalau tidak salah, ditunda satu minggu ini, nanti begitu ada yang mendaftar, kita lakukan assesmen lagi,” papar Setiajit.
Adanya penundaan tersebut, tidak akan menghambat jadwal proses assesmen yang sedang berlangsung. “Nggak, nggak mengganggu, paling-paling hanya lima hari kerja,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Joko Triono, mendukung proses pengisian jabatan dengan model assesmen. Joko menilai, assemen merupakan upaya untuk mencari Sumber Daya Manusia berpotensi yang mengisi posisi-posisi strategis di Lingkup Pemkab Jombang dengan mengedepankan proses yang terbuka dan transparan.
“Kalau assesmen itu sudah menjadi prasyarat. Jadi kami sangat mendukung upaya-upaya pemerintah daerah dalam rangka transparansi, keterbukaan, bagaimana kemudian menjadi calon pemimpin itu sesuai dengan aturan main. Saya sangat mendukung sekali, dan mudah-mudahan proses assesmen ini sesuai harapan masyarakat semuanya,” pungkasnya. (el/rief)
