JOMBANG, KabarJombang.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jombang mengkritik pemerintah terkait besarnya anggaran vaksinasi covid-19.
“Dengan digalakannya proses vaksinasi covid-19 ini biaya yang dibutuhkan tidak kecil, anggarannya itu luar biasa besar,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, M Subaidi kepada KabarJombang.com, Jumat (12/3/2021).
Ia juga menekankan agar Pemkab Jombang dalam hal ini Bupati Jombang bisa memprioritaskan dan mengoptimalkan penggunaan dana CSR baik dari sektor BUMN maupun BUMS.
“Saya menekankan kepada Pemkab Jombang dalam hal ini Bupati Mundjidah Wahab, agar bisa memprioritaskan dan mengoptimalkan penggunaan dana CSR baik dari Badan Usaha Pemerintah maupun swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Jombang sebagai biaya vaksinasi mandiri,” tekannya.
Hal ini mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, Pasal 7 ayat (1), huruf (b) dan Pasal 9.
Subaidi juga mengatakan, jika penggunaan dana CSR untuk biaya vaksinasi Covid-19 secara mandiri tersebut sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Jombang.
“Penggunaan dana CSR itu untuk biaya vaksinasi Covid-19 secara mandiri itu sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2017. Yang diprioritaskan kepada berbagai pihak seperti para pekerja, anggota masyarakat di sekitar lokasi perusahaan, anggota masyarakat lain yang tidak terfasilitasi ketersediaan vaksin Covid-19,” terangnya.
“Untuk tata caranya ya tetap sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017,” sambungnya.
