TEMBELANG, KabarJombang.com – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) DPC Jombang, semakin diminati anggota BPD Jombang.
Buktinya, sebagai wadah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang, membentuk PAC (Pengurus Anak Cabang) Abpednas.
Sabtu (19/9/2020) DPC Abpednas Jombang, melantik Pengurus Anak Cabang (PAC) Kecamatan Tembelang, yang berlangsung di Balai Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Jombang.
Dalam acara pelantikan tersebut, dhadiri Camat Tembelang, Muhtar, bersama anggota Forkopimca Tembelang, Ketua DPC Abpednas Jombang, Sekretaris DPMD Jombang, Joko, Kepala Desa dan anggota BPD se Kecamatan Tembelang.
Sementara yang dilantik menduduki jabatan di PAC Abpednas Tembelang adalah, Ketua Hardi Subroto, Sekretaris Adi Kurniawan, Bendahara Supriyo.
Ketiga pengurus harian ini dibantu puluhan orang yang berada di sejumlah bidang.
Ketua PAC Abpednas Tembelang, Hardi Subroto mengatakan, terbentuknya PAC Abpednas Tembelang, tidak lepas dari dukungan Camat Tembelang, Muhtar serta kepala desa se Kecamatan Tembelang.
“Karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada pak camat, serta kepala desa se Kecamatan Tembelang. Kami bermitra dengan pemerintah desa yang pastinya bersinergi,”ujarnya pada KabarJombang.com, usai pelantikan.
Sementara itu, Ketua DPC Abpednas Kabupaten Jombang, Abdul Wakhid dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Abpednas bukan sebagai musuh pemerintah desa. Namun, katanya, Abpednas adalah mitra pemerintah desa.
“Kepala desa jangan menganggap Abpednas sebagai musuh. Kami tegaskan Abpednas adalah mitra pemerintah desa yang tentunya harus bersinergi,”ujar Wakhid.
Sedangkan Camat Tembelang, Muhtar, dalam sambutannya sebagaimana dikatakan Ketua DPC Abpednas Jombang, Abdul Wakhid jika pemerintah desa dengan BPD adalah mitra.
“Karena itu, jangan sampai ada lagi BPD yang melaporkan kepala desa sebagaimana yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Karena BPD dan Kepala Desa adalah mitra yang bersinergi. Jika ada masalah tentunya harus bisa diselesaikan bersama,”ujar Muhtar.
Muhtar menambahkan, terkait dengan belum semuanya BPD memiliki kantor di desa, Muhtar meminta kepala desa untuk memberikan kantor untuk BPD.
“Kami mohon kepala desa pada tahun 202i nanti menganggarkan untuk renovasi ruang BPD, minimal untuk ngecetlah. Karena saya yakin di kantor desa mesti ada ruang yang bisa digunakan ruang BPD. Kalau ada ruang sendiri biar tidak selalu pinjam ruang Kades atau Sekdes untuk rapat BPD,”pungkasnya.
