JOMBANG, KabarJombang.com – Rencana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di kawasan eks Terminal Barang, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, mulai menunjukkan perkembangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang telah menjalin koordinasi dengan pemilik lahan, dan memperoleh respons positif.
Sebanyak 11 warga pemilik 10 bidang tanah di sekitar lokasi menyatakan kesediaannya melepas aset untuk mendukung pembangunan tersebut. Dukungan itu disampaikan setelah serangkaian pertemuan bersama pemerintah desa dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang.
Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Jombang, Albarian Risto Gunarto, menegaskan bahwa warga tidak keberatan dengan rencana pembebasan tanah, dengan catatan nilai ganti rugi ditetapkan berdasarkan standar resmi.
“Warga pada prinsipnya mendukung penuh. Mereka hanya meminta harga yang ditetapkan nanti memperhatikan hasil appraisal,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan kajian teknis, termasuk penyusunan Feasibility Study (FS) dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPPT). Kedua dokumen tersebut menjadi syarat sebelum Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan penetapan lokasi (penlok).
Menurut Risto, surat permohonan pengukuran ulang telah dikirimkan ke BPN pada 11 September lalu. Hasil dari BPN nantinya akan menjadi dasar penetapan lokasi. Setelah penlok terbit, tim appraisal dapat turun untuk menaksir nilai ganti rugi.
“Kami menargetkan penyusunan FS dan DPPPT selesai minggu depan. Setelah itu, proses hukum dan administrasi bisa segera berjalan,” imbuhnya.
Pemkab menegaskan seluruh tahapan akan dilaksanakan secara transparan sesuai aturan Kementerian ATR/BPN. Pemerintah optimistis tidak ada hambatan berarti, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Tunggorono dapat segera terealisasikan dan dimanfaatkan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menjelaskan bahwa rencana pengadaan lahan tambahan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Sosial. Dari total lahan eks Terminal Barang seluas 5,1 hektare, pemerintah daerah berencana menambah sekitar 1,8 hektare lahan milik warga yang berada di sisi selatan terminal.
“Lahan tambahan itu sangat penting agar kegiatan pendidikan masyarakat dapat berkembang lebih optimal,” ungkap Agus, Kamis (17/7/2025).
Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid, menambahkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi akan dimulai awal 2026.
“Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Jombang akan dilakukan awal tahun 2026 dan diharapkan selesai pada tahun yang sama,” jelasnya, Jumat (29/8/2025).
Rencana strategis ini telah masuk dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Pemkab menyiapkan anggaran hampir Rp18 miliar, terdiri dari Rp8,86 miliar untuk pembelian tanah dan Rp9,12 miliar untuk proses pengurugan lahan.
