JOMBANG, KabarJombang.com – Menyongsong tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Kabupaten Jombang tengah mempersiapkan pendirian Sekolah Rakyat (SR) di kawasan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung. Program ini merupakan bagian dari agenda nasional yang dijadwalkan akan diluncurkan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juli 2025 di berbagai daerah.
Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pelaksanaan program tersebut, dengan kesiapan yang dinilai optimal baik secara administratif maupun teknis.
Bupati Jombang, Warsubi, menjelaskan inisiatif pendirian SR merupakan wujud nyata perhatian negara terhadap hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan.
“Program ini bukan sekadar kebijakan pemerintah, tetapi amanat konstitusi. Kami berkomitmen penuh agar anak-anak dari keluarga miskin di Jombang mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas. Seluruh elemen kita gerakkan,” ujar Warsubi.
Penetapan peserta didik telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/230/415.10.1.3/2025. Sementara itu, penggunaan gedung SKB Mojoagung sebagai lokasi penyelenggaraan juga telah memperoleh legalitas resmi.
Proses rehabilitasi fasilitas pendidikan saat ini tengah berlangsung secara intensif. Berdasarkan hasil inspeksi dari Sekretariat Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, sejumlah perbaikan menunjukkan perkembangan positif.
Beberapa pekerjaan teknis yang sedang diselesaikan mencakup peningkatan daya listrik sebesar 23.000 KWH, penyempurnaan fasilitas dapur sesuai standar Kementerian PUPR, serta pemasangan jaringan internet yang masih dalam tahap koordinasi dengan Telkom Indonesia.
Dalam hal kebutuhan sumber daya manusia, Pemkab Jombang telah mengusulkan formasi untuk sejumlah posisi, antara lain pengasuh, petugas keamanan, juru masak, dan tenaga kebersihan. Namun, proses rekrutmen masih menunggu mekanisme resmi dari Kementerian Sosial.
“Kami terus menjalin koordinasi aktif dengan instansi pusat. Arahan Pak Bupati tegas: jangan menunggu. Kita harus proaktif mendatangi kementerian, termasuk Kemensos dan PUPR,” jelas Purwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang.
Lebih lanjut, Purwanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga tengah merancang pengadaan lahan baru untuk mendukung pengembangan SR di masa mendatang. Dokumen penetapan lokasi saat ini masih dalam proses persetujuan kementerian terkait, sementara aspek legal dan administratifnya terus disiapkan secara simultan.
Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh, ia menyatakan keyakinan bahwa SR di SKB Mojoagung akan menjadi model nasional dalam penyelenggaraan pendidikan bagi kelompok marjinal.
“Ini adalah gerakan bersama. Bukan sekadar membuka ruang belajar, tetapi membangkitkan harapan bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan,” pungkasnya.
