Krisis Siswa di SD Negeri, Pemkab Jombang Dinilai Kurang Memprioritaskan Mutu Pendidikan Dasar

Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), A’an Anshori. (Istimewa).
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com – Penurunan signifikan jumlah peserta didik di 47 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Jombang mendapat sorotan tajam dari kalangan pemerhati pendidikan. Direktur Lingkar Masyarakat untuk Indonesia (LinK) Jombang, Aan Anshori, menilai kondisi ini merupakan dampak langsung dari kegagalan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat mutu pendidikan dasar.

Aan menyebut bahwa persoalan ini telah berlangsung sejak kepemimpinan Bupati Nyono dan berlanjut hingga saat ini di bawah kepemimpinan Bupati yang baru, Warsubi. Menurutnya, perhatian pemerintah selama ini lebih terfokus pada pembangunan fisik sekolah, tanpa diimbangi peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen pendidikan.

Baca Juga

“Ketika sekolah-sekolah berbasis agama, baik negeri maupun swasta, terus melakukan inovasi dan pembenahan, SDN justru tertinggal akibat lemahnya visi dan perencanaan pendidikan para pemimpin daerah,” ungkap Aan, Kamis (10/7).

Ia menambahkan bahwa lemahnya kepemimpinan di tingkat kepala sekolah serta penempatan pejabat Dinas Pendidikan yang kurang sesuai kompetensi turut memperparah situasi. Aan juga meragukan efektivitas rotasi besar-besaran kepala sekolah yang baru-baru ini dilakukan oleh Bupati Warsubi.

“Promosi kepala sekolah secara massal tidak akan membawa perubahan jika seleksinya tidak berbasis pada kompetensi dan visi penyelamatan sekolah negeri. Itu hanya buang-buang energi,” tegasnya.

Sebagai solusi, Aan mendorong dilakukan penggabungan (merger) terhadap SDN yang sepi peminat. Sekolah hasil penggabungan tersebut kemudian diperkuat dengan sistem manajemen ala sekolah unggulan, seperti yang diterapkan di SDN Kepanjen 2 Jombang. Ia juga menekankan pentingnya keberanian politik kepala daerah dalam menempatkan figur-figur profesional pada posisi strategis, baik di tingkat kepala dinas maupun kepala sekolah.

“Tanpa kemauan politik yang serius, masyarakat akan semakin meninggalkan SDN. Ini ancaman nyata bagi masa depan pendidikan dasar di Jombang,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 47 SDN di Kabupaten Jombang dilaporkan mengalami krisis pendaftar pada tahun ajaran 2025/2026. Beberapa sekolah hanya menerima antara satu hingga sembilan siswa baru, bahkan ada yang hanya mendapatkan satu murid saja.

Data dari laman resmi https://spmbsd-jombangkab.com/ mencatat bahwa SDN 1 Tebel (Bareng), SDN Glagahan 2 (Perak), dan SDN Sumberaji 2 (Kabuh) menjadi tiga sekolah dengan jumlah siswa paling sedikit. Masing-masing hanya menerima 1, 7, dan 2 peserta didik baru.

Fenomena ini terjadi di berbagai kecamatan. Kecamatan Jombang menjadi wilayah dengan jumlah SDN terdampak terbanyak, yakni 9 sekolah. Disusul Kecamatan Wonosalam yang mencatat 6 sekolah dalam daftar, termasuk SDN Wonokerto 3 yang hanya mendapat 3 siswa.

Sejumlah sekolah lainnya seperti SDN Jabon 2 (Jombang), SDN Tapen (Kudu), dan SDN Sumberaji 2 (Kabuh) juga mengalami kondisi serupa, dengan jumlah siswa baru hanya berkisar antara 2 hingga 3 orang.

Kondisi ini memicu kekhawatiran akan keberlangsungan pendidikan dasar negeri, baik di kawasan pinggiran maupun pusat kota Jombang.

Berita Terkait