Tuntut Status KLB Demam Berdarah, PMII Jombang Berunjukrasa

Mahasiswa PMII saat berunjukrasa di depan DPRD Jombang, Kamis (11/2/2016). (FOTO: ARI)
  • Whatsapp

JOMBANG, (kabarjombang.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jombang, menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Kamis (11/2/2016).

Pengunjukrasa menuntut Bupati Jombang, Nyono Suharli, agar segera menetapkan status Kejadian Luar biasa (KLB) Demam Berdarah di Kota Santri. Sebab menurut mereka, wabah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang sudah banyak menelan korban.

Baca Juga

Dalam aksinya, massa PMII melakukan Longmarch dari Taman Pujasera menuju gedung DPRD Jombang yang berjarak sekitar satu kilometer. Mereka membawa atribut demonstrasi yakni berupa spanduk dan poster yang berisi tuntutan pendemo. Setelah tiba di gedung rakyat, puluhan mahasiswa tersebut disambut dengan puluhan aparat kepolisian dari Polres Jombang.

Selain melakukan longmarch, perwakilan dari mahahasiswa juga menggelar orasi secara bergantian di depan Gedung DPRD, dan memberikan selebaran ke pengguna jalan yang melintas.

“Persoalan Demam berdarah sudah merenggut banyak nyawa, maka penetapan status KLB DBD sangat wajar. Untuk itu, kami mendesak agar para anggota dewan segera menetapkan satus tersebut,” ujar Rifki Nurhidayat, salah satu perwakilan mahasiswa.

Menurut Rifki, kasus demam berdarah yang terjadi di Kabupaten Jombang hendaknya segera mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, mulai Gubernur dan juga Menteri Kesehatan, agar korban tak lagi berjatuhan.

Dalam orasinya, Rifki mengutarakan beberapa poin yang diharapkan para pengunnjuk rasa diantaranya, mendesak kepada Bupati Jombang untuk segera menetapkan status KLB DB di Kabupaten Jombang. Meminta Menteri Kesehatan untuk datang langsung ke Kabupaten Jombang guna menverifikasi data Korban DBD di Kabupaten Jombang. Dan meminta DPRD dan Pemkab Jombang menganggarkan Dana Antisipasi DBD di tahun 2017.

Tak hanya itu, mereka juga meminta, pasien DBD tahun ini harus dibebaskan dari pembiayaan perawatan melalui Kartu Jombang Sehat. Serta diadakan kontrol pengasapan (foging) dengan kader jumantik yang ada di masyarakat tingkat desa.

“Yang terakhir, kita meminta Pemerintah Kabupaten Jombang mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan tentang wabah DBD,” tegasnya di sela-sela unjukrasa. (ari)

Iklan Bank Jombang 2024

Berita Terkait