Rekomendasi Galian C Dianggap Normatif, Aktivis Tuding Pansus Hanya Hamburkan Uang Rakyat

Aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) Jombang, Aan Anshori. (FOTO: ARI)
  • Whatsapp

JOMBANG, (kabarjombang.com) – Masih terbukanya peluang aktifitas pertambangan galian C di Jombang, sebagaimana hasil rekomendasi Pansus Galian C DPRD Kabupaten Jombang, mendapat sorotan dari kalangan aktifis.

Seperti yang diungkapkan aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) Jombang, Aan Anshori. Menurutnya, aktifitas pertambangan tersebut terbukti hanya merugikan seperti kasus meninggalnya 5 anak SD di bekas lokasi Galian C beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Menurutnya, berdasarkan fakta bahwa aktifitas pertambangan Galian C hanya mendatangkan kerugian, bahkan sampai memakan korban jiwa anak-anak SD, seharusnya tidak boleh lagi ada aktifitas pertambangan di wilayah Jombang.

“Seharusnya dengan banyaknya permasalahan tentang galian C, pemerintah harus menutupnya,” kata Aan.

Apalagi, lanjut Aan, selama bertahun-tahun aktifitas pertambangan di Kota Santri berlangsung, tidak kontribusi berarti bagi pemerintah daerah, terutama soal income Pendapatan untuk Daerah alias PAD (pendapatan asli daerah).

“Saya sangat kecewa dengan Pansus Galian C. Mereka tidak punya komitmen untuk melindungi lingkungan. Yang ada dipikiran mereka hanya duit, duit dan duit.” Sindir Aan.

Padahal diketahui, lanjutnya, PAD dari Galian C hanya sebesar Rp 150 juta per tahun. Pemkab hanya mengutip Rp 1.200 per meter kubik. “Jika Rp 150 juta dibagi Rp 1.200 maka hanya ada 125.000 meter kubik material Galian C yang masuk ke kas daerah. Padahal aku meyakini yang dikeruk dari daratan Jombang bisa 10 kali lipat,” bebernya.

Pengusaha ilegal terus mengeruk galian tersebut seenaknya tanpa mengindahkan hukum. Mereka bisa berpesta pora seperti itu karena aparat penegak hukum dan Bupati tidak tegas. Dirinya menganggap para mafia Galian C itu ada yang melindungi.

Selian itu, menurutnya, rumitnya menyelesaikan masalah galian C ini lebih karena bisnis ini telah menyeret banyak pihak. “Jika birokrasinya bersih, nggak bisa disuap, mafia pasti bisa ditindak tegas. Kuncinya ada Forpimda, khususnya Bupati,” katanya. (ari)

Baca Juga: Dua Kali Kunker, Pansus Galian C Hanya Hasilkan Rekomendasi Normatif

Iklan Bank Jombang 2024

Berita Terkait