JOMBANG, KabarJombang.com– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kabupaten Jombang, pada Senin (30/12/2024), melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan PPN menjadi 12 persen. Mereka memaksa masuk ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang untuk menyampaikan penolakan mereka.
Aksi dimulai dengan long march dari Tugu Ringin Contong menuju gedung DPRD Jombang. Peserta aksi yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang, membentangkan spanduk dan poster yang berisi protes keras terhadap kebijakan PPN 12 persen.
Setibanya di depan gedung DPRD, mahasiswa mulai melakukan orasi dan menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan yang menurut mereka akan memberatkan masyarakat, terutama kalangan bawah.
Aksi yang berlangsung awalnya cukup damai. Namun, sempat memanas ketika terjadi kericuhan antara para demonstran dan aparat keamanan yang berjaga. Demonstran berusaha menerobos masuk ke dalam gedung. Sementara Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, yang sempat terhimpit, akhirnya menemui mereka.
Meskipun sempat ada aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi, para demonstran akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD. Di dalam, mereka kembali menyampaikan aspirasi mereka kepada Ketua DPRD Jombang.
Hadi Atmaji, setelah berdiskusi dengan para demonstran, sepakat untuk menandatangani surat permohonan yang disampaikan oleh mahasiswa.
Asrorrudin, Ketua PMII Jombang, menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke Gedung DPRD adalah untuk memastikan aspirasi menolak kenaikan PPN 12 persen didengar oleh pihak yang berwenang.
Meskipun kenaikan PPN sudah diatur dalam undang-undang, Asrorrudin menegaskan bahwa masih ada mekanisme yang memungkinkan pembatalan kebijakan tersebut, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
“Dalam Perpu sudah ada mekanisme untuk membatalkan kenaikan PPN ini, dan kami berharap melalui peran DPRD Jombang, aspirasi kami bisa disampaikan ke pemerintah pusat. Kami percaya jika suara dari berbagai daerah, termasuk Jombang, disatukan, maka kebijakan ini bisa dibatalkan,” ujarnya.
Asrorrudin juga menyatakan kekhawatirannya mengenai dampak dari kenaikan PPN ini, yang menurutnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat kelas bawah.
“Kenaikan PPN ini bisa menyebabkan PHK, inflasi, dan berbagai kesulitan ekonomi lainnya, termasuk dampaknya terhadap biaya pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN 12 persen perlu dikaji lebih lanjut, mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi COVID-19.
“Kenaikan PPN 12 persen ini sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Kami akan mengkoordinasikan hal ini dengan berbagai pihak dan melakukan kajian lebih mendalam,” jelas Hadi Atmaji.
Hadi Atmaji berjanji akan membawa aspirasi mahasiswa ini ke pemerintah pusat, dengan harapan kebijakan PPN 12 persen dapat ditinjau kembali. Keputusan terkait hal ini akan diambil melalui musyawarah di DPRD Jombang.
