JOMBANG, KabarJombang.com – Tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan (20), seorang pengemudi ojek online, di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025) malam, terus menuai respons keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jombang yang menilai peristiwa itu bukan hanya soal kesalahan prosedur, melainkan gambaran kelam sistem keamanan negara yang makin tidak berpihak pada rakyat.
Menurut PMII Jombang, kematian Affan yang dilaporkan dilindas kendaraan taktis Brimob saat pengamanan aksi unjuk rasa harus dilihat sebagai krisis multidimensi. Insiden ini menunjukkan betapa negara masih gagal menjamin keselamatan warga yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan aspirasi.
“Affan hanyalah satu dari banyak korban dalam sistem yang represif dan tidak transparan. Ini bukan lagi soal satu nyawa, tapi tentang masa depan demokrasi kita,” ujar Moh. Hidayatullah, Ketua Bidang Eksternal PMII Jombang, pada Jumat (29/8/2025).
Aksi demonstrasi yang dipicu oleh penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR RI awalnya berlangsung damai. Namun, situasi berubah drastis ketika aparat melakukan pembubaran paksa. Affan, yang berada di lokasi, menjadi korban tindakan brutal aparat dan menghembuskan napas terakhir setelah dilarikan ke rumah sakit.
Hidayatullah, yang akrab disapa Dayat, menyebut bahwa kejadian tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum. Ia mendesak adanya investigasi independen serta penegakan hukum yang terbuka dan berpihak pada kebenaran.
“Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan bahwa bersuara akan berujung kematian. Harus ada reformasi total dalam tubuh aparat. Jika tidak, kekerasan akan terus menjadi norma,” tegasnya.
Lebih jauh, PMII Jombang juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengontrol kinerja aparat keamanan. Mereka menilai pemerintah terlalu sering bersembunyi di balik dalih prosedur, sementara kekerasan terhadap warga sipil terus berulang.
Dalam konteks lokal, Dayat juga menyinggung soal kenaikan tunjangan DPRD Jombang yang terjadi di tengah situasi ekonomi rakyat yang kian terhimpit. Ia menyebutnya sebagai bentuk ironi sekaligus kemunduran moral para wakil rakyat.
“Ketika harga kebutuhan pokok naik, pendapatan warga stagnan, dan pajak terus membebani, para elite justru asyik menambah fasilitas. Ini memantik kemarahan publik dan menunjukkan jauhnya empati dari para pemangku kebijakan,” tambahnya.
PMII Jombang menyatakan bahwa pihaknya bersama jaringan mahasiswa di berbagai daerah siap menggalang gerakan moral untuk mendesak perubahan. Mereka menyerukan agar tragedi Affan menjadi titik balik bagi perbaikan sistem keamanan dan hukum di Indonesia.
“Ini bukan soal politisasi kematian. Ini tentang hak hidup, tentang keberanian menyuarakan keadilan. Negara tak boleh tutup mata. Keadilan bagi Affan adalah keadilan bagi kita semua,” tutup Dayat.
