JOMBANG, KabarJombang.com – Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar pertemuan tertutup di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), untuk membahas memanasnya dinamika di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam forum ini, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) hadir langsung dan memberikan penjelasan mengenai isu-isu yang belakangan mengguncang internal organisasi.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari lima jam itu menjadi ruang bagi para sesepuh, Mustasyar, serta perwakilan Syuriah PBNU untuk mendengar laporan sekaligus klarifikasi dari berbagai pihak. Gus Yahya menyatakan bersyukur mendapat kesempatan memaparkan langsung duduk perkara yang selama ini berkembang tanpa penjelasan formal.
“Saya merasa sangat dihargai karena diberi ruang menjelaskan langsung kepada para kiai dan ibu nyai. Beliau-beliau masih menunjukkan perhatian besar terhadap masa depan NU,” ujarnya usai forum.
Menurut Gus Yahya, Syuriah PBNU melalui Prof Muhammad Nuh dan KH Nurhidayat juga menyampaikan laporan terkait tuduhan-tuduhan yang menjadi dasar kegaduhan internal belakangan ini. Ia mengaku telah menyiapkan dokumen lengkap, termasuk penjelasan dari bagian keuangan PBNU.
“Semua sudah saya jawab secara rinci dengan dokumen pendukung. Kesempatan seperti ini sebelumnya tidak pernah ada,” tambahnya.
Dalam pernyataan usai pertemuan, juru bicara forum HM Abdul Mu’id dari Lirboyo menyampaikan bahwa para sesepuh menilai wacana pencopotan Ketua Umum PBNU tidak berjalan sesuai aturan organisasi. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah strategis semacam itu harus mengikuti prosedur AD/ART yang berlaku.
“Forum menilai proses pemakzulan tidak sejalan dengan ketentuan organisasi,” ujarnya didampingi KH Abdurrahman Kautsar dan KH Imron Mutamakkin.
Meski demikian, para kiai tidak menutup mata terkait adanya informasi mengenai kesalahan dalam pengambilan keputusan di tingkat pimpinan PBNU. Namun, mereka menekankan bahwa semua hal itu harus diuji melalui mekanisme internal yang sah.
“Jika ada dugaan kekeliruan, penyelesaiannya tetap harus melalui jalur musyawarah resmi,” lanjutnya.
Forum juga merekomendasikan agar rencana penyelenggaraan Rapat Pleno untuk menetapkan Penjabat Ketua Umum PBNU dihentikan sementara, sampai proses klarifikasi tuntas dilakukan.
Mereka menegaskan pentingnya tahapan yang terukur agar NU tidak terseret dalam konflik berkepanjangan.
“Semua prosedur harus diselesaikan secara utuh sebelum ada keputusan final terkait jabatan Ketua Umum,” tegas Abdul Mu’id.
Para kiai sepuh juga meminta seluruh pihak menahan diri dan menghindari gesekan yang dapat memperkeruh suasana. Mereka menolak keterlibatan lembaga luar dalam penyelesaian masalah ini demi menjaga kehormatan organisasi.
“NU adalah aset besar bangsa. Karena itu setiap persoalan harus ditangani secara internal,” tutupnya.
