JOMBANG, KabarJombang.com – Polemik terkait keterlambatan pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel) dan keterlambatan gaji di RSUD Jombang menuai respons publik. Terbaru, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Jombang, Aan Anshori, angkat bicara dan mendorong manajemen rumah sakit melakukan audit internal serta menjamin keadilan bagi seluruh tenaga medis.
Aan mengapresiasi langkah cepat pihak RSUD Jombang yang memberikan klarifikasi atas isu yang beredar, namun ia menekankan pentingnya penelusuran internal terhadap pihak-pihak yang diduga menyampaikan informasi sepihak soal pemotongan Jaspel tanpa dasar resmi.
“Tidak mungkin para karyawan itu bohong. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Itu sebabnya Bu Direktur perlu melacak siapa kepala bagian atau manajemen menengah yang menyampaikan hal itu,” tegas Aan saat dikonfirmasi KabarJombang.com, pada Senin (28/4/2025).
Menurutnya, apabila informasi soal pemotongan Jaspel disampaikan tanpa dasar tertulis dan hanya secara lisan, hal itu masuk dalam praktik manipulatif yang harus segera dihentikan. Ia juga meminta agar tenaga medis tidak merasa terintimidasi dan tetap berani menyampaikan aspirasi.
Aan juga menyoroti dampak keterlambatan pembayaran gaji, terutama bagi karyawan kontrak dan tenaga medis di level bawah. Menurutnya, keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada psikologis pegawai, tetapi juga berpotensi mengganggu kualitas pelayanan kepada pasien.
“Karyawan itu sudah berdedikasi, mereka bekerja di garis depan. Kalau sampai gajinya telat, itu menyakitkan dan tidak adil. Harusnya manajemen di level atas berjiwa kepemimpinan. Kalau perlu, gaji Direktur dan jajaran manajemen dibayarkan terakhir demi memprioritaskan karyawan,” ujarnya.
Aan menilai bahwa bentuk solidaritas seperti itu penting sebagai wujud kepemimpinan yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja.
Lebih lanjut, Aan juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran rumah sakit, termasuk dalam pendistribusian Jaspel yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan.
“Ini institusi pemerintahan. Kalau ada penyalahgunaan anggaran atau pemotongan sepihak, itu bisa masuk ranah korupsi. Jadi manajemen RSUD harus bekerja lebih keras untuk memastikan semua berjalan transparan dan sesuai aturan,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikelola rumah sakit harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, terutama menyangkut hak-hak tenaga kesehatan.
LInK Jombang juga mendorong RSUD membuka ruang komunikasi dua arah yang efektif antara manajemen dan karyawan, agar tidak terjadi miskomunikasi di masa mendatang.
“Kalau seperti ini terus, bukan hanya pegawai yang terdampak. Pelayanan ke pasien pun bisa terganggu. Maka penting bagi semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi konkret dan berkelanjutan,” pungkas Aan.
Sebelumnya, sejumlah tenaga medis RSUD Jombang mengeluhkan keterlambatan gaji dan dugaan pemotongan Jaspel sejak awal tahun 2025. Namun pihak RSUD Jombang membantah tudingan tersebut dan menyebut kendala hanya bersifat teknis akibat proses klaim BPJS yang belum sepenuhnya cair.
