JOMBANG, KabarJombang.com – Aktivis mahasiswa di Jombang menanggapi kebijakan pemerintah yang telah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9/2022).
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang Kelvin Arisudin mengatakan, sebelumnya wacana kenaikan harga BBM pernah terdengar beberapa waktu lalu. Bahan bakar kendaraan yang diproduksi PT Pertamina (Persero) diprediksi akan naik mengingat biaya subsidi yang makin membengkak.
Kemudian pemerintah mengesahkan Kebijakan harga BBM dengan sangat drastis. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus terhadap BBM subsidi di lapangan yang banyak disalahgunakan oleh penyalur sehingga konsumsi BBM subsidi tidak tepat sasaran.
“Anggaran BBM bersubsidi di lapangan banyak diselewengkan oleh para penyalur seperti SPBU bukan untuk konsumsi masyarakat miskin namun justru dijual kepada industri besar, mobil mewah hingga aktivitas pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan BBM tanpa izin usaha, dan lain-lain,” ujarnya pada Minggu (4/9/2022).
Bukan hanya penyelewengan konsumsi BBM subsidi, menurut Kelvin, peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tidak maksimal dalam menindak oknum yang telah memanfaatkan BBM subsidi.
“Perlu peranan maksimal dari BPH Migas yang seharusnya bisa menindak oknum-oknum SPBU nakal yang menyelewengkan BBM bersubsidi. Karena menurut saya selama ini tidak ada formula pengawasan dan pengaturan yang jelas agar BBM bersubsidi tepat sasaran,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jombang, Luluk Miatin mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tentu membuat masyarakat Indonesia kaget, dan tertipu dengan tarik ulur isu-isu kenaikan harga BBM sebelumnya.
“Keputusan pemerintah dalam menaikkan BBM tentu membuat masyarakat tercengang, tidak hanya youtuber yang bisa ngeprank ternyata pemerintah juga bisa ngeprank rakyatnya. Dan prank ini bukan membuat masyarakat terhibur, melainkan masyarakat tercengang, memang sangat disayangkan hasil keputusan pemerintah,” jelasnya.
Menurut Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang, Rizal Abdillah mengatakan, ia menolak dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mempunyai simpati terhadap masyarakat Indonesia yang masih dalam proses pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
“Kami PC PMII Jombang menolak kebijakan kenaikan BBM. Dua tahun lebih masyarakat terdampak pandemi Covid-19, dan masih berupaya menstabilkan perekonomiannya, akan tetapi hari ini BBM dinaikkan. Dan kami mendorong pemerintah supaya lebih terfokus pada pengawalan subsidi BBM ini tepat sasaran, bukan malah menaikannya,” tandasnya.
Perlu diketahui, pemerintah telah mengesahkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB. Sementara harga BBM yang naik adalah pertalite Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar subsidi Rp 5.150 per liter kini menjadi Rp 6.800 per liter dan harga pertamax Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
