PCNU Jombang Desak Bupati Segera Terbitkan Perbup Pesantren

Ketua PCNU Jombang, KH. Fahmi Amrullah Hadzik (Gus Fahmi). (Kevin Nizar) 
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com – Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren di Kabupaten Jombang dinilai belum cukup memberikan dampak nyata jika tidak segera ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan. Karena itu, Bupati Jombang didesak segera menerbitkan peraturan bupati (Perbup) sebagai pedoman teknis penerapan regulasi tersebut.

Desakan itu disampaikan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik atau yang akrab disapa Gus Fahmi. Ia mengingatkan, perda yang telah disahkan DPRD jangan sampai hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi yang jelas.

Baca Juga

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Putri Tebuireng tersebut, perbup merupakan instrumen penting agar berbagai ketentuan dalam Perda Pesantren dapat dijalankan secara konkret oleh pemerintah daerah.

“Perbup ini wajib segera dibuat. Jangan sampai Perda yang sudah disahkan justru menjadi muspro karena aturan teknis atau petunjuk pelaksanaannya tidak kunjung diterbitkan,” tegas Gus Fahmi, saat dikonfirmasi Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, perda dan perbup memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Jika perda menjadi landasan hukum, maka perbup berfungsi sebagai petunjuk teknis agar kebijakan tersebut bisa diterapkan secara efektif.

Gus Fahmi bahkan mengibaratkan keberadaan Perbup seperti wudu sebelum melaksanakan salat. Artinya, ada tahapan penting yang harus dipenuhi agar tujuan utama dapat terlaksana dengan baik.

“Kalau mau salat harus wudu. Begitu juga perda, harus ada perbup sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Karena itu, kami berharap bupati segera menindaklanjuti perda yang telah dibentuk DPRD. Legislatif sudah membuat regulasi, sekarang menjadi kewajiban eksekutif untuk menyusun aturan teknisnya,” ujarnya.

Ia menilai, percepatan penerbitan perbup menjadi semakin penting mengingat posisi Jombang sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dan identitas kuat sebagai Kota Santri.

Menurutnya, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan keagamaan. Lebih dari itu, pesantren turut berperan dalam membangun karakter generasi muda, menjaga nilai-nilai keagamaan, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Gus Fahmi juga menyoroti semakin kuatnya perhatian pemerintah pusat terhadap keberadaan pesantren. Hal tersebut ditandai dengan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan landasan bagi pengakuan, pemberdayaan, dan pengembangan pesantren di Indonesia.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Jombang mampu menerjemahkan semangat kebijakan nasional tersebut ke dalam program dan dukungan nyata di tingkat daerah.

Melalui keberadaan perda yang ditindaklanjuti dengan Perbup, berbagai kebutuhan pesantren diharapkan dapat terakomodasi. Mulai dari peningkatan mutu pendidikan, penguatan kelembagaan pesantren, pemberdayaan santri hingga pengembangan potensi ekonomi masyarakat di lingkungan pondok pesantren.

Gus Fahmi menegaskan, pengesahan perda seharusnya menjadi awal dari pelaksanaan kebijakan, bukan justru menjadi titik akhir. Sinergi antara DPRD sebagai pembentuk regulasi dan pemerintah daerah sebagai pelaksana harus terus berjalan.

Ia berharap pemerintah daerah tidak menunda langkah tersebut, sehingga keberadaan regulasi pesantren benar-benar dirasakan manfaatnya oleh lembaga pendidikan Islam dan masyarakat pesantren di Jombang.

“Harapannya, pesantren dan para santri di Jombang tidak hanya mendapat pengakuan melalui regulasi, tetapi juga memperoleh perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah daerah,” pungkasnya.

Berita Terkait