Jangan Cuma Hobi Kritik, Gemasaba Jombang Tantang Mahasiswa Kawal Kebijakan Daerah

Diskusi publik DPC Gemasaba Jombang. (Istimewa) 
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com – Peran mahasiswa dalam pembangunan daerah menjadi sorotan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (DPC Gemasaba) Kabupaten Jombang. Mahasiswa dinilai tidak cukup hanya menyampaikan kritik melalui forum diskusi, tetapi juga perlu terlibat aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk ‘Membedah Asta Cita Bupati Jombang: Catatan Kritis dan Agenda Advokasi Mahasiswa Memasuki Tahun Kedua Pemerintahan’ yang digelar DPC Gemasaba Jombang di Land’s Caffe, Desa Tunggorono, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga

Diskusi ini menghadirkan Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang Kartiyono, peneliti sekaligus akademisi Hafis Muddadab, dan Wakil Ketua BEM UPJB Gita Chiquita Belva Luthfiya dan tentunya Ketua DPC Gemasaba Jombang Amirul Mirza Ghulam yang hadir sebagai keynote speaker.

Forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus refleksi terhadap arah pembangunan Kabupaten Jombang menjelang dua tahun kepemimpinan Bupati Warsubi. Sejumlah kebijakan dan program pemerintah daerah menjadi bahan pembahasan, terutama terkait sejauh mana pelaksanaannya mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketua DPC Gemasaba Jombang, Amirul Mirza Ghulam, menekankan bahwa mahasiswa harus mengambil posisi lebih strategis dalam dinamika pembangunan daerah. Menurutnya, aktivitas intelektual di lingkungan kampus semestinya tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dilanjutkan dengan langkah nyata.

“Mahasiswa jangan hanya berhenti pada diskusi dan kritik. Harus ada keberanian untuk membaca persoalan daerah, mengkaji kebijakan pemerintah, kemudian menyampaikan gagasan dan rekomendasi yang bisa menjadi bahan perbaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan memiliki keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Karena itu, mahasiswa perlu membekali diri dengan kemampuan analisis, penguasaan data, serta pemahaman terhadap persoalan sosial dan kebijakan daerah. Dengan begitu, kritik yang disampaikan tidak sekadar menjadi opini, melainkan memiliki dasar kajian dan menawarkan solusi.

“Yang dibutuhkan bukan sekadar kritik, tetapi kritik yang konstruktif dan berbasis kajian. Mahasiswa harus mampu menawarkan alternatif sekaligus ikut mengawal agar kebijakan publik berjalan sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Melalui diskusi tersebut, Gemasaba juga berupaya mempertemukan berbagai perspektif antara kalangan legislatif, akademisi, dan mahasiswa. Pertemuan lintas elemen ini diharapkan mampu menghasilkan pemikiran yang lebih komprehensif dalam melihat persoalan pembangunan di Kabupaten Jombang.

“Momentum memasuki tahun kedua pemerintahan Bupati Warsubi dinilai menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi. Capaian program perlu diapresiasi apabila memang memberikan manfaat, sementara berbagai persoalan yang belum terselesaikan harus tetap mendapatkan perhatian dan pengawasan,” tuturnya.

Gemasaba Jombang berharap diskusi publik tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial organisasi. Hasil pemikiran yang muncul diharapkan dapat dikembangkan menjadi agenda advokasi mahasiswa yang berkelanjutan.

“Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya dikenal sebagai kelompok yang lantang menyuarakan kritik, tetapi juga mampu menjadi mitra kritis pemerintah dalam merumuskan dan mengawal kebijakan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Berita Terkait