JOMBANG, KabarJombang.com – Sekitar 70 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Jombang mengikuti forum dialog bersama unsur Pemerintah Kabupaten Jombang dan kepolisian. Talk show bertajuk “Penguatan Peran Mahasiswa dalam Demokrasi dan Sistem Ketatanegaraan” yang digelar Ikatan BEM Kabupaten Jombang (IKABEMJO) ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk memperkuat peran mahasiswa dalam demokrasi melalui pendekatan dialogis dan konstitusional.
Kegiatan yang berlangsung Minggu (1/3/2026) sore di Gedung Bung Tomo Pemkab Jombang tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Presidium Nasional BEM PTNU Achmad Baha’ur Rifqi, serta Rohmadi, jurnalis TV One sekaligus Ketua DPD KNPI Kabupaten Jombang. Hadir pula para Ketua BEM dan Presiden Mahasiswa se-Kabupaten Jombang.
Ketua IKABEMJO, Fahrur Rozi, menyampaikan bahwa IKABEMJO merupakan gabungan BEM dan DEMA se-Kabupaten Jombang yang menjadi wadah penyaluran aspirasi mahasiswa kepada pemerintah daerah. Ia menegaskan, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi dan sistem ketatanegaraan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap literasi politik dan konstitusi mahasiswa semakin kuat, serta komitmen menjaga demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 semakin kokoh,” ujarnya.
Forum ini diharapkan mampu membangun sinergi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan berlandaskan hukum. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum konsolidasi menjelang berakhirnya masa kepengurusan IKABEMJO periode 2024–2025.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari, mengapresiasi inisiatif mahasiswa mengangkat tema yang dinilai relevan dengan dinamika kebangsaan saat ini. Ia menekankan bahwa mahasiswa sebagai agen kontrol sosial harus bersikap kritis dan objektif, sekaligus menghadirkan solusi nyata di tengah masyarakat.
“Mahasiswa sebagai kaum intelektual diharapkan tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mampu mengimplementasikan kemampuan akademiknya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menjelaskan tiga peran strategis mahasiswa, yakni agent of change, social control, dan moral force. Ia menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar kebebasan berpendapat, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab.
“Kebebasan berekspresi dijamin dalam konstitusi, tetapi tetap dibatasi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kritik harus disampaikan secara solutif dan tidak anarkis,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kecermatan dalam menyikapi arus informasi di era digital. Mahasiswa diminta melakukan check and re-check guna memastikan validitas informasi sebelum menyebarkannya, demi menjaga kualitas demokrasi digital.
Rohmadi dalam paparannya mengaitkan peran mahasiswa dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan aktif dalam kegiatan sosial, termasuk melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN).
“Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, saat ini masih minim keterlibatan mahasiswa atau aktivis dalam penyusunan program daerah,” ungkapnya.
Senada, Achmad Baha’ur Rifqi menyoroti tantangan era keterbukaan informasi, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial. Ia mendorong mahasiswa untuk bijak menyaring informasi serta mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.
“Kegiatan ini menjadi bentuk ikhtiar mahasiswa untuk berdialog. Apabila dialog tidak menemukan jalan keluar, mahasiswa tetap memiliki peran strategis dalam menyuarakan aspirasi secara konstitusional,” ujarnya.
