JOMBANG, KabarJombang.com – Satu tahun kepemimpinan Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati Salmanuddin Yazid menuai apresiasi sekaligus kritik dari kalangan akademisi. Narasi resmi Pemerintah Kabupaten Jombang tentang “menjalin harmoni, membangun dengan kerja nyata dan doa” dinilai sebagai fase konsolidasi yang layak diapresiasi. Namun, sejumlah kebijakan strategis, khususnya di sektor pendidikan, disebut belum menunjukkan arah keberlanjutan yang tegas.
M. Najihul Huda, dosen Universitas Darul Ulum Jombang sekaligus mantan aktivis PMII Jombang, menilai tahun pertama pemerintahan seharusnya menjadi momentum membangun fondasi tata kelola yang kuat. Ia mengakui stabilitas birokrasi, sinergi lintas sektor, dan penguatan pelayanan publik mulai terlihat.
“Sebagai akademisi, saya melihat ada upaya konsolidasi dan stabilisasi. Itu penting. Tetapi fondasi saja tidak cukup jika arah kebijakan strategis, terutama pendidikan karakter, justru menjadi tidak jelas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (21/2/2026).
Sorotan utama diarahkan pada perubahan skema Program Guru Madin dan muatan lokal keagamaan di sekolah dasar dan menengah. Program tersebut sebelumnya dipandang sebagai ciri khas Jombang yang dikenal sebagai Kota Santri, dengan ekosistem pesantren dan madrasah diniyah yang kuat.
Menurut Najihul Huda, Guru Madin bukan sekadar tambahan jam pelajaran, melainkan investasi sosial jangka panjang dalam pembentukan karakter generasi muda.
“Jika status Guru Madin dan muatan lokal keagamaan menjadi tidak pasti atau bergantung pada kebijakan tahunan, maka yang terdampak bukan hanya kesejahteraan guru. Yang lebih berbahaya adalah inkonsistensi pembentukan karakter siswa,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan karakter tidak dapat dibangun secara sporadis atau mengikuti siklus politik lima tahunan. Tanpa jaminan regulasi yang kuat dan keberlanjutan program, visi pembangunan sumber daya manusia berpotensi menjadi slogan semata.
Dalam konteks yang lebih luas, ia menilai kebijakan pendidikan daerah perlu selaras dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita yang menekankan penguatan sumber daya manusia dan karakter bangsa.
Di sisi lain, arah kebijakan daerah juga idealnya mendukung agenda global United Nations melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada pilar pendidikan berkualitas dan pembangunan berkelanjutan.
“Jombang memiliki modal sosial yang luar biasa: pesantren, madrasah diniyah, budaya religius, dan tradisi keilmuan. Jika ini tidak diintegrasikan secara sistemik dalam kurikulum formal, maka kita kehilangan peluang menjadi model daerah berbasis karakter,” katanya.
Ia pun menawarkan sejumlah langkah konkret. Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berbasis riset terhadap Program Guru Madin dengan menggandeng perguruan tinggi di Jombang agar kebijakan disusun berdasarkan data, bukan semata pertimbangan anggaran.
Kedua, integrasi kurikulum formal dan keagamaan perlu diperkuat, tidak sebatas muatan lokal administratif, tetapi model integratif antara pendidikan karakter, literasi lingkungan, dan nilai keislaman.
Ketiga, dibutuhkan payung regulasi jangka panjang agar program strategis pendidikan tidak mudah berubah akibat dinamika politik.
Keempat, sinergi sekolah–pesantren–pemerintah harus dibangun secara sistematis. Dengan ekosistem pesantren yang kuat, Jombang dinilai berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berdaya saing.
Najihul Huda menegaskan, satu tahun merupakan fase wajar untuk konsolidasi. Namun, menurutnya, publik membutuhkan arah kebijakan yang jelas, bukan sekadar stabilitas administratif.
“Harmoni birokrasi itu penting. Tapi harmoni kebijakan dengan identitas kultural Jombang jauh lebih penting. Jika pendidikan karakter justru melemah, maka slogan ‘membangun dengan kerja nyata dan doa’ akan kehilangan substansi,” tandasnya.
Menurutnya, pembangunan fisik tanpa penguatan karakter hanya menghasilkan pertumbuhan jangka pendek. Sementara pembangunan karakter melalui pendidikan adalah investasi peradaban.
“Satu tahun adalah awal. Tapi jika arah tidak segera diperjelas, maka yang tersisa hanya seremoni capaian. Jombang tidak hanya butuh jalan dan gedung. Jombang butuh generasi berkarakter. Dan pendidikan adalah jantungnya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, wartawan masih berupaya meminta tanggapan dari pihak Pemerintah Kabupaten Jombang maupun Bupati Jombang terkait kritik tersebut.
