JOMBANG, KabarJombang.com – Pemerintah Kabupaten Jombang menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seiring munculnya sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah di Indonesia.
Bupati Jombang, Warsubi, mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar tidak mengabaikan aspek kualitas dan kebersihan pangan. Penegasan tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri peresmian tiga SPPG milik Polres Jombang yang berada di bawah Yayasan Kemala Bayangkari milik Polres Jombang di Kelurahan Jombatan, Jumat (23/1/2026).
Menurut Warsubi, salah satu faktor krusial yang harus diawasi ketat adalah asal-usul bahan makanan, terutama bahan protein hewani seperti daging ayam. Ia menekankan pentingnya memastikan bahan pangan berasal dari rumah potong yang higienis, memiliki sertifikasi resmi, serta memenuhi standar kesehatan nasional.
“Langkah ini penting agar program MBG benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, Warsubi melihat kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar sebagai peluang untuk melibatkan masyarakat lokal. Ia mendorong kerja sama antara SPPG dengan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di desa-desa untuk memperkuat rantai pasok pangan segar.
Ia mencontohkan, warga dapat memasok sayuran, buah-buahan, maupun telur ayam ke SPPG di masing-masing kecamatan. Skema tersebut diyakini tidak hanya menjamin kesegaran bahan pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
“Masyarakat bisa menanam sayur, pisang, jeruk, atau beternak ayam petelur. Jika satu warga memiliki 100 ekor ayam dan menghasilkan sekitar 80 butir telur per hari, itu sudah bisa menjadi mitra SPPG,” jelasnya.
Lebih jauh, Warsubi berharap SPPG tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa. Dengan pengelolaan yang tepat, keberadaan SPPG dinilai mampu memberikan efek ganda bagi kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, tercatat sebanyak 67 SPPG telah beroperasi di Kabupaten Jombang. Namun, layanan tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh sasaran program MBG. Pemerintah daerah memperkirakan masih dibutuhkan sekitar 30 unit tambahan untuk memenuhi kebutuhan secara menyeluruh.
“Berdasarkan perhitungan kami, Jombang masih kekurangan sekitar 30 SPPG,” pungkas bupati yang akrab disapa Abah.
Dari total 67 SPPG yang beroperasi, sebanyak 45 unit telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan standar tersebut.
