JOMBANG, KabarJombang.com – Terkait kondisi jalan rusak di Kabupaten Jombang yang membuat banyak warga geram karena tak kunjung diperbaiki, memantik salah satu aktivis di Jombang bersuara.
Direktur LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Aan Anshori menganggap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) lemah dalam melakukan perencanaan pembangunan.
Aan Anshori membandingkan pembangunan di area pusat kota, disebutnya tak seimbang dengan kondisi jalan rusak yang ada.
“Ruas jalan layak adalah sesuatu yang fundamental dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan perekonomian, keselamatan dan sebagainya tapi tidak jadi prioritas di tahun ketiga Mundjidah-Sumrambah naik. Malah yang terjadi mengerjakan pekerjaan mercusuar yang itu tidak cukup berdampak untuk masyarakat,” katanya, Jumat (11/2/2022).
Adanya dua pembanguan di pusat kota, menurut Aan menunjukkan bahwa Pemkab tidak mengedepankan kepentingan dan kebutuhan publik dengan benar.
“Revitalisasi alun-alun itu kan tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Mereka butuh public space iya, tapi tidak mengalahkan urgensi dari ruas jalan yang layak dan aman. Begitupun dengan proyek Wahid Hasyim, saya kira ini jomplang dan menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan selama ini lemah. Infrastuktur hanya diarahkan di kota-kota. Perencanaan yang dijadikan komitmen Bupati dan Wabup tidak sensitif dengan kebutuhan rakyat,” ungkapnya.
Dengan melihat kondisi ruas jalan di Kabupaten Jombang banyak dikeluhkan, lantas membuat Aan mempertanyakan mengenai kinerja Bupati dan Wakil Bupati.
“Menurutmu kalau di assessment secara lebih detail itu jumlah pasti lebih dari 500 ruas. Kalau kita gunakan pendekatan partisipatif gitu aja dengan mendorong Desa-desa untuk identifikasi berapa jalan yang rusak pasti banyak. Dari data itu semua kita tahu bahwa sebenarnya Bupati dan Wabup kerjanya apa dalam hal ini,” ujarnya.
Dirinya juga mendesak kepada anggota DPRD Jombang sebagai komponen dalam pilar demokrasi agar tidak diam serta mengkritisi dengan benar hingga tahapan evaluasi terutama pada proses anggaran.
“Saya mendesak Dewan agar berani bicara dan mengkritisi, memastikan di tahun berikutnya atau di tahun 2022 terutama DAK ada arah kesana untuk langkah perbaikan. Tidak cukup perencanaan, tapi juga memastikan kualitas jalan itu. Sebab kadang perilaku koruptif juga memanfaatkan proses penganggaran itu juga,” pungkasnya.
