JOMBANG, KabarJombang.com -Sejumlah PKL (Pedagang Kaki Lima) keluhkan larangan berjualan di area Alun-alun Jombang. Demikian ini setelah adanya aksi pengusiran Satpol PP Jombang, Minggu (7/3/2021).
“Jam lima Subuh ada Satpol PP yang berjaga. Padahal para PKL niatnya ingin berjualan di alun-alun untuk hari Minggu saja. Karena mengingat di alun alun itu ramai, dibandingkan di Jalan Dr Soetomo,”ungkap Asnan Setiawan.
Ketua Paguyuban PKL Jombang ini menuturkan, jika sebelumnya para PKL direlokasi di Jalan Dr Soetomo untuk berjualan dengan alasan kawasan alun-alun menerapkan physical distancing.
“Kita sudah manut direlokasi karena memang Covid-19. Tapi mengapa sampai saat ini tidak dibolehkan sama sekali berjualan di alun-alun. Bahkan ada banner yang tertulis larangan berjualan,” terangnya.
Bukan karena sebab pada Minggu pagi pedagang berjualan di PKL untuk mencari pelanggan dan rejeki. Karena di jalan Dr Soetomo tempat relokasi saat hari Minggu pagi lebih sepi dibandingkan Alun-alun.
“Apakah Covid-19 ini hanya sekedar alasan untuk mengusir para PKL dan tidak boleh kembali ke tempat semula selamanya? Dulu kan bilangnya sementara, apa nanti kalau pandemi selesai kita tidak boleh kembali?” tanyanya.
Kejadian itu, akhirnya terjadi perdebatan antara pihak Satpol PP dengan sejumlah pedagang. Namun hanya saja kaum pedagang ini harus berbesar hati untuk mengalah dan mengikuti instruksi pemegang kekuasaan.
PKL Merasa Tak Didukung Pemerintah Daerah
Selama ini lika-liku perjalanan PKL Jombang semakin berat. Terlebih setelah dihantam masa pandemi Covid 19. Adanya PPKM periode pertama dengan menutup akses jalan, matikan PJU serta jam malam dibatasi pukul 20.00 WIB masih saja menghantui pikiran PKL.
“Saat ini PPKM periode dua jam malam pukul 21.00 WIB. Kalau yang kemarin itu tiap hari diobyak dan tak ada solusi sama sekali,” tambahnya.
PKL selama ini merasakan diombang-ambingkan yang malah tidak merubah ekonomi lebih baik, melainkan sebaliknya.
“PKL dr. Soetomo juga diresahkan juga oleh pemberitaan pembebasan lahan untuk PKL. Kami selama ini sudah bersabar tapi Pemda seolah-olah memandang kami hanya sebatas kaum kumuh dan seperti sampah,” keluhnya.
PKL berharap agar pemerintah daerah dapat membuka mata dan melihat fakta di lapangan. Sekaligus para PKL Jombang, berharap dapat berjualan ketempat semula.
