JOMBANG, KabarJombang.com – Pada masa Orde Baru perayaan Imlek dan budaya Ciina dilarang. Demikian ini berdasarkan Inpres no 14/1967 pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto.
Sehingga Etnis Cina merayakan Imlek dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu dibenarkan Direktur LInK (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Aan Anshori.
“Tidak hanya soal Imlek yang dilarang, tapi apapun hal-hal yang berkaitan dengan Tionghoa dilarang atau tidak diperbolehkan, itu terjadi saat Orde Baru, pada Inpres no 14/1967 yang dikeluarkan Soeharto,”ungkapnya pada KabarJombang.com, Minggu (7/2/2021).
Aan Anshori mengatakan, Tionghoa tidak bisa menjadi diri sendiri. Etnis Cina ini dipaksa untuk masuk dan melebur dengan cara menghilangkan identitas Tionghoa. Sehingga tidak bisa berekspresi sesuai identitasnya sendiri.
Namun saat era reformasi, kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang disapa Gus Dur mengeluarkan Kepres no 6 tahun 2000 dengan isi mencabut aturan pada Inpres no 14/1967.
Berjalannya waktu, dengan dikeluarkannya Kepres baru no 19 tahun 2002 Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh presiden Megawati Soekarnoputri.
Sementara menurut seorang Pandita di tempat peribadatan Tri Dharma yakni Klenteng Hok Liong Kiong Jombang, Subiyanto Yap, menuturkan, Etnis Cina Tionghoa, diakui setelah Gus Dur menjabat presiden.
“Dulu sempat dilarang, barongsai tidak ada, wayang potehi juga nggak ada. Setelah Gus Dur menjabat itu menjadi angin yang luar biasa bagi warga Tionghoa bisa melaksanakan tradisi yang ada di Klenteng,” jelasnya.
Subiyanto Yap menjelaskan, setelah adanya Intruksi Presiden pada Orde Baru, kegiatan yang berbau Cina bahkan perayaan Imlek dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
“Kalau ibadah ketika ada Inpres itu boleh dilakukan, tapi kebudayaan seperti Imlek dan wayang potehi dibatasi. Kita mengenal Gus Dur adalah sebagai bapak pluralism. Bersyukur sejauh ini tidak ada hal-hal yang mengganggu. Terlebih ini lembaga keagamaan yang tidak ada unsur politik,” pungkasnya.
