Pengadaan Pupuk Cair Libatkan Anak Pejabat, Dibantah Dinas Pertanian Jombang

Ilustrasi pupuk cair
Ilustrasi dugaan keterlibatan anak pejabat bermain dalam pengadaan pupuk cair organik di Jombang
  • Whatsapp

JOMBANG, KabarJombang.com – Lolosnya pengadaan pupuk organik cair (POC) yang dilakukan dinas pertanian Jombang senilai Rp 4,6 M, disinyalir telah terkondisikan oleh sejumlah oknum. Hal ini diungkap salah satu sumber yang ditemui kabarjombang.com. Disperta Jombang sendiri langsung membantah hal tersebut.

“Iya ada yang ngatur, anak pejabat di Jombang,” terang sumber yang meminta namanya disembunyikan. Guna menjalankan rencananya, lanjut sumber ini, anak pejabat tersebut bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait. Dari oknum anggota dewan hingga oknum dinas. Hal ini lanjut sumber, untuk memuluskan seluruh proses proyek miliaran rupiah tersebut.

Baca Juga

Usai aman ditingkatan perencanaan dan penganggaran, anak pejabat ini kembali berperan membawa penyedia. “Prosesnya melalui e-katalog, kuasa pengguna anggaran tinggal klik penyedia pupuk cair yang telah di tunjuk anak pejabat ini,” papar dia lebih lanjut.

Kepala Dinas Pertanian Jombang, sebelumnya menyebut pengadaan POC di Jombang dipicu buruknya kualitas tanah pertanian. Namun dikesempatan lain, Priadi justru memberi keterangan berbeda tentang pengadaan pupuk organik cair sejatinya untuk menyiasati jatah pupuk bersubsidi yang kurang.  Tidak hanya itu, pada tahun 2021 petani Jombang akan dipotong untuk jatah pupuk subsidi.

Silat lidah Priadi yang menguatkan sinyalemen adanya pengkondisian pengadaan POC sejak awal, langsung dibantah. Menurutnya pengadaan POC disebabkan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Bukan karena titipan anak pejabat. “Penentuan pemenang berdasarkan hasil laborat Unpad Bandung dan analisis tim teknis sesuai dengan kebutuhan tanah yang sudah diuji di laborat pertanian. Sedikitpun tidak ada intervensi dari pihak manapun,” ungkap Priadi, senin (7/12/2020).

Ditegaskan kembali, dari perencanaan hingga penganggaran, sama sekali tidak ada pengkondisian. “Pengajuan anggaran ke Bappeda murni didasari adanya pengurangan dosis pupuk dari pertanian, kalau tidak disupport pupuk cair dikhawatirkan terjadinya penurunan produktivitas, itupun pengajuan 40 ribu ha di setujui 10 ribu ha,” pungkas Pri Adi.

Iklan Bank Jombang 2024

Berita Terkait