JOMBANG, KabarJombang.com – Menjelang pelantikan Kepala Desa terpilih yang rencananya digelar 5 Desember mendatang, sejumlah Kepala Desa terpilih mengeluhkan soal biaya atribut yang bakal dipakai dalam pelantikan tersebut.
Erwin Pribadi, Kades Desa Kepatihan Kecamatan Jombang, petahana yang terpilih kembali periode ini mengatakan, para Kades terpilih itu harus membiayai sendiri sejumlah kelengkapan berupa satu set jas lurah yang akan digunakan saat dilantik oleh Bupati tanggal 5 Desember 2019 mendatang.
Kelengkapan yang dimaksud Erwin adalah satu setel jas PDU, lencana (baskara), tanda pangkat, sepatu hingga peci (pet).
Untuk keperluan itu, Erwin mengaku, dirinya dan para Kades terpilih ini harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 3 juta untuk satu set atribut Kades ini.
“Tahun ini tidak ada bantuan apapun dari Pemda, berbeda dengan tahun 2013 lalu. Periode sebelumnya, kami dapat pet, baskara, kalau dirupiahkan sekitar Rp 400-500 ribu. Seharusnya tahun ini juga ada, entah bantuan entah subsidi atau apa. Kades ini kan statusnya juga pejabat negara, harusnya ada bantuan,” terang Erwin.
Erwin pun membandingkan kondisi tersebut dengan pelantikan Anggota DPRD yang juga sebagai pejabat publik.
Menurutnya, Kades yang notabene merupakan binaan Pemkab tersebut seharusnya juga mendapat perhatian yang sama dengan wakil rakyat itu.
“Bandingkan juga dengan anggota dewan, sama-sama pejabat publik, seragam disiapkan, penjahitnya ada yang mengukur sendiri, lalu pin emas semua ditanggung (anggaran) dari Pemkab, belum genap satu bulan sudah terima gaji,” ungkapnya.
Sejauh ini, baik Erwin maupun para Kades terpilih lainya sudah mulai sibuk mempersiapkan segala kebutuhan atribut untuk pelantikan mereka.
Dikonfirmasi terpisah, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkab Jombang yang juga sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Mas’ud, membenarkan bahwa tidak ada anggaran dari APBD untuk kebutuhan atribut pelantikan Kades.
Hanya saja, pihaknya sudah menyarankan masing-masing Desa menganggarkan keperluan tersebut melalui APBDes. Dia juga tak menampik atribut Kades tersebut akan dibeli secara swadaya dengan uang pribadi mereka masing-masing, jika tak menganggarkannya pada anggaran Desa sebelumnya.
“Kalau memang tidak dianggarkan di APBDes ya (kades) beli sendiri, tapi kami sudah sarankan lewat APBDes silahkan gunakan, kalau biaya Pilkades dari APBD,” terangnya.
Soal beda perlakuan dengan pelantikan Kades periode sebelumnya, kata Mas’ud, “Yang membedakan apa dengan tahun 2013 lalu? ini saya nggak bisa jawab, tapi mungkin ini soal kemampuan anggaran Pemkab”.
