Praktisi Hukum: Bupati dan Aparaturnya Harus Test Rapid dan Swab!

Kantor Pemkab Jombang, tempat bupati dan wabup berkantor (Slamet Wiyoto).
  • Whatsapp

JOMBANG, Kabarjombang.com-Bupati Jombang dan aparatur di bawahnya seharusnya dilakukan rapid test maupun tes swab. Ini dinilai penting sebagai bentuk pemberian contoh kepada masyarakat.

Pendapat ini disampaikan praktisi hukum Solikhin Ruslie menanggapi perkembangan dan penanganan Covid-19 di Jombang.

Baca Juga

Dituturkan, terhadap masalah Covid-19, Pemkab Jombang harus memberikan contoh, jangan hanya bisa menyuruh. Presiden, gubernur sudah memberikan contoh, sekarang bagaimana bupati dan aparaturnya.

Pemerintah provinsi sudah melakukan swab test kepada 430 aparaturnya, dan ternyata terdapat 98 yang positif Covid-19.

Untuk itu Pemda jangan takut, Pemkab Jombang harus segera lakukan seperti apa yang dilakukan Pemprov Jatim.

“Kami mendesak kepada bupati dan wabup, serta seluruh ASN maupun honorer lingkup pemkab, agar dengan kesadaran sendiri melakukan rapid test dan swab test sehingga pemda bisa introspeksi tak hanya bisa menyalahkan masyarakat terus seperti selama ini,” kata Solikhin Ruslie, Rabu (15/7/2020).

Selama ini, sambung Solihkin, setiap ada tenaga medis tertular covid-19, yang disalahkan selalu masyarakat. “Lalu bagaimana jika masyarakat yang justru tertular dari tenaga medis atau dari aparatur pemkab?” tanyang mantan wakil rakyat ini.

Dikatakan, DPRD sudah dirapid test setiap mau kunker. Sekarang saatnya aparatur pemkab yang baik ASN maupun honorer wajib rapid test dan swab.

Solikhin menyatakan, desakan tersebut bukan negatif thinking, tapi fakta menyubut pejabat yang postitif corona tidak sedikit.

“Ada menteri, wali kota, kepala SKPD sudah banyak yang positif. Untuk itu Pemkab Jombang harus segera melakukan test, baik rapid maupun swab,” ulang Solikhin.

Terpisah Jubir Gugus Tugas Penangan Percepatan Covid 19 (GTPPC) Jombang, Budi Winarno menuturkan untuk saat ini rapid test secara massal belum dilakukan.

Namun di organisasi perangkat daerah (OPD) yang tupoksinya pelayanan masyarakat secara langsung, sudah melakukan rapid test. Seperti Dinas Kesehatan, Sat Pol PP, dan BPN.

“Mengenai rapid test ke bupati dan pengawai seluruh Pemkab secara massal, nanti kita usulkan ke Gugus Tugas Bidang Pecegahan dan Penanganan. Swab test itu dilakukan jika ada yang hasil rapid testnya reaktif,” jawabnya, Rabu (15/7/2020).

INSTAGRAM

Berita Terkait