JOMBANG, (kabarjombang.com) – Beredarnya foto-foto Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, yang berangkat ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Media Sosial (Medsos), dari hari Jumat hingga Minggu kemarin, menuai kritik pedas dari kalangan masyarakat di Kota Santri.
Menurut Koordinator Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fatah Rachim, hal yang dilakukan PKK di Kabupaten Jombang, sama halnya dengan menghambur-hamburkan uang negara. Bagaimana tidak, dalam pelesirnya, mereka diduga menggunakan dana dari DD (dana desa), untuk bisa bepergian ke ibukota Jakarta.
Padahal, lanjut Fatah Rachim, saat ini desa-desa di Jombang masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan desa. “Terus untuk apa dana tersebut digunakan pada kegiatan yang tidak begitu penting,” tegasnya, Senin (8/8/2016).
Fatah mengungkapkan, dari beberapa sumber yang dimilikinya, diduga dana yang digunakan untuk pergi ke Jakarta, cukup fantastis. Dan jika dilihat kepentingan pelesirnya itu jelas tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan.
“Setahu saya danannya hampir mencapai Rp 1 miliar, itu sangat fantastis jika dibandingkan dengan kegiataan yang seperti itu,” katanya.
Selain PKK tingkat kabupaten, masing-masing Ketua PKK tingkat desa juga ikut dalam kegiatan tersebut, yakni sebanyak 306 desa dan 21 kecamatan. “Ini sama halnya dengan menghamburkan uang negara. Karena pada saat ini negara sedang melakukan pemangkasan anggaran,” ujarnya.
Sementara Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat dikonfirmasi terkait hal ini, membenarkan tentang keberangkatan PKK Jombang ke Jakarta beberapa hari lalu. Pihaknya beralasan kunjungan itu dalam rangka gelar budaya di anjungan Jawa Timur TMII Jakarta, untuk memamerkan potensi wisata dan budaya di Jombang.
Saat ditanya soal dana yang digunakan, pihaknya mengatakan bahwa anggaran PKK tingkat desa berangkat ke Jakarta berasal dari DD (dana desa). Jika dirinci, tiap Ketua PKK mendapatkan Rp 3 juta.
Meski begitu, Bupati menolak jika dikatakan semua desa ikut dalam acara itu. “Tidak semua Ketua PKK tingkat desa ikut ke Jakarta. Kalau yang dari kabupaten ada 20 orang, kemudian ditambah dari kecamatan 21 orang. Dengan kata lain, untuk PKK desa bersumber dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Dan itu sudah sesuai aturan,” cetusnya.
Seperti diketahui, plesir PKK Jombang itu juga mendapat sorotan masyarakat di Medsos. Pasalnya, sehari setelah tim PKK berangkat ke Jakarta, banyak beredar foto-foto mereka di dunia maya. Mulai dari foto berangkat, hingga foto narsis di pesawat. Para pejabat itu berangkat pada Jumat (5/8/2016) hingga Minggu (7/8/2016). (ari)
