JOMBANG, KabarJombang.com – Perhatian Pemerintah Kabupaten Jombang masih dirasa sangat kurang dalam mengelola pariwisata. Dampaknya, pelanggaran izin operasional semakin banyak dan tak memberi dampak signifikan pada hal ekonomi.
Hal ini mendapat sorotan Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, Kartiyono. Menurutnya, demikian itu bertentangan dengan janji kampanye bupati dan wakil bupati yaitu “Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing.”
Ia mengaku sangat prihatin dengan minimnya inovasi dalam pemerintahan Bupati Jombang, Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah. Terutama dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
“Selama ini saya melihat Pemerintah Jombang belum ada langkah cepat, taktis, konkrit dalam rangka merespon fenomena berkembangnya potensi wisata di Jombang. Tentunya berpengaruh pada kontribusi terhadap PAD,” katanya, Sabtu (29/8/2020).
Dikatakan Kartiyono, jika saja peran Pemerintah Jombang signifikan dalam sektor pariwisata maka ia yakin akan ada kesadaran bersama dari para pengelola.
Hal ini bisa berefek pada para pengelola tempat wisata untuk memenuhi ketentuan baik berhubungan dengan izin usaha ataupun pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan PAD.
“Komunikasi dan inovasi harus ada. Bisa juga jemput bola. Jangan cuek, lalu tiba-tiba datang dengan segala kesewenangan menuntut kontribusi dari mereka. Terang saja kepatuhan mereka akan rendah jika demikian yang terjadi,” imbuh politikus PKB ini.
Ia menjelaskan, hal yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah pembinaan dan pendampingan pengelola wisata. Baik yang dikelola oleh swasta, perseorangan, kelompok masyarakat, desa atau siapapun.
Tentunya, pemerintah harus memberikan contoh di mana tempat wisata yang dikelola pemerintah harus menjadi tolok ukur bagi yang dikelola oleh swasta ataupun desa.
Tak terkecuali dalam hal dokumen perizinan dan pendapatan.
Alhasil, persoalan apakah sudah ada izin atau belum sebuah tempat wisata bisa segera teratasi. Dengan syarat, pemerintah serius berperan secara aktif dan masif dalam rangka menfasilitasi pengelola pariwisata Jombang.
“Jelas fenomena munculnya beberapa tempat wisata tanpa izin di Kabupaten Jombang, memang harus menjadi atensi khusus bagi pemerintah. Dalam hal ini Bupati dan jajaranya. Perlu terobosan baru,” tegas Kartiyono.
Pemerintah, kata Kartiyono, harusnya menjadikan fenomena bangkitnya pariwisata di Jombang sebagai energi baru guna mewujudkan Jombang berdaya saing melalui pariwisata. Sesuai dengan slogan bupati dan wakil bupati saat Pemilu 2008 dulu.
Ia mengingatkan, jangan sampai Pemerintah Jombang kalah dalam beradu cepat dengan daerah tetangga yang saat ini sangat agresif dan inovatif dalam mengembangkan potensi wisata.
“Seperti Mojokerto, Batu, Malang, Lamongan dan Pasuruan yang wisatanya terus jadi rujukan,”tandasnya.
Pemerintah harus memulai, visi-misinya pemimpin sekarangkan berdaya saing. Sebab jika pariwisata tidak dikelola, maka untuk mewujudkan Jombang bisa berdaya saing makin jauh dari rencana dan melenceng.
“Saya yakin jika pemerintah bisa memanfaatkan potensi wisata di Jombang. Pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja, menggairahkan ekonomi dan sudah barang tentu akan berperan menjadi penyumbang PAD,” ungkap Kartiyono.
Sementara itu, salah satu pengelola wisata di Wonosalam bernama Zainuri mengakui kesulitan dalam mengurusi izin operasional dan terkenan berbelit-belit. Hal itu sedikit banyak mempengaruhi kinerja mereka.
“Kita sudah ajukan izin, tapi prosesnya lama banget. Kita posisi menunggu dan berharap cepat selesai,” tandasnya.
